Tinjau Posko Pemantauan, DPRD Kalsel : Fasilitas Penunjang Kurang

Komisi I dan V DPRD Kalimantan Selatan mengunjungi pos pantau gugus tugas perbatasan Kalsel-Kalteng di Kabupaten Barito Kuala, Kamis (16/4/2020). Rombongan datang untuk melihat kesiapan dan kemungkinan permasalahan yang terdapat di lapangan.

Mereka menggunakan mobil pribadi dan minibus milik DPRD Provinsi Kalsel sekitar pukul 09.00 Wita itu disambut Staf Ahli Bupati Batola Bidang Ekobang Rusmadi, Kepala BPBD Batola Sumarno, dan Camat Anjir Pasar M Husaini.

Dengan menggunakan masker serta menjaga jarak aman, para anggota DPRD Provinsi Kalsel yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Hj Mariana itu berbincang dengan para petugas kesehatan yang berjaga di perbatasan.

Dalam perbincangan dengan para anggota DPRD Provinsi Kalsel, petugas kesehatan yang berasal Puskesmas Anjir Pasar itu mengeluhkan kurangnya peralatan pemeriksaan seperti termometer infrared dan alat pelindungan diri (APD) yang memadai.

Peralatan yang terdapat Pos Pantau perbatasan Kalsel – Kalteng boleh terbilang seadanya. Hanya dengan mengandalkan 4 thermometer laser petugas cukup kewalahan memeriksa pengendara. Tak ayal hal menyebabkan panjangnya antrean.

Kondisi itu diperparah lagi dengan keterbatasan petugas. Mengingat yang selama ini melakukan penjagaan hanya berasal dari kabupaten dan kecamatan. Sementara dari provinsi tidak ada.

Keluhan kekurangan berbagai perlatan dasar itu pun mendapat respon para anggota Komisi I dan IV DPRD Kalsel.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Hj Mariana Abidin menilai, sebagai daerah yang keberadaannya berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Kabupaten Barito Kuala (Batola) layak mendapat prioritas bantuan dari Provinsi Kalsel.

“Batola ini memang pintu gerbang Kalsel. Sebagai daerah yang perbatasan saran saya bantuan harusnya diprioritaskan,” ucapnya.

Dari hasil pemantauan di lokasi posko perbatasan Anjir Pasar – Kapuas, Mariana menilai, masih banyak sarana dan fasilitas kebutuhan dasar yang kurang. Termasuk belum adanya bantuan dari provinsi.

“Kalau kami menyaksikan di posko banyak sekali kekurangan dalam menunjang kegiatan petugas seperti scanner, APD, tenaganya serta tenaga medisnya juga kurang. Kami berharap provinsi bisa secepatnya merealisasikan ini,” kata politikus Partai Gerindra itu.

Dia berjanji akan meneruskan permasalahan ini ke pihak Gugus Tugas Provinsi Kalsel Pemprov Kalsel untuk segera ditindaklanjuti.

Hal senada diutarakan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel H Suripno Sumas,dia menyatakan akan menyampaikan permasalahan ini ke Pemerintah Provinsi Kalsel agar memberikan perhatian.

Di kesempatan pertemuan tersebut, Suripno juga membeberkan tentang bantuan dana operasional untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp250 juta bagi masing-masing kabupaten.

"Semoga dana tersebut bisa segeranya tersalurkan," tutup dia.