Sentil Pemerintah Pusat Soal KM 17, Habib Banua : Infrastruktur Rusak di Papua Juga Terjadi di Kalsel
STARBANJAR - Wakil Ketua Komisi I DPD RI Dr H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim mengkritik pemerintah pusat mengenai longsornya jalan nasional di KM 171 Satui Kabupaten Tanah Bumbu.
Habib Banua sapaan akrabnya ini mengatakan bahwa pemerintah pusat sampai saat ini seakan tutup mata dan menerapkan kebijakan imperialis, yang hanya bisa mengeruk kekayaan alam dan hasil bumi di daerah saja, tetapi tidak melakukan pembangunan yang memadai terhadap daerah daerah yang kaya akan hasil bumi.
"Ketidakadilan sangat terasa tanpa tahu ujungnya sampai dimana, pemerintah pusat seperti tidak pernah belajar dengan apa yang terjadi di Papua, semua itu terjadi karena pemerintah mengeruk hasil bumi tanah Papua, kebijakan pemerintah juga dirasa tidak adil dirasakan oleh rakyat Papua, hasil bumi yang ribuan triliun Rupiah tetapi yang didapat rakyat Papua hanya sebagian kecil," ujar Habib Banua dalam keterangan resminya, Sabtu (17/6/2023).
Dia menyebutkan apa yang terjadi di Papua juga terjadi Kalimantan Selatan, ratusan triliun rupiah setiap tahunnya yang dihasilkan, tetapi yang diberikan kepada Kalimantan Selatan hanya sebagian kecil saja.
"Jika pemerintah terus menerapkan kebijakan seperti ini bisa saja apa yang terjadi di Papua akan terjadi di Kalimantan, saya ingatkan kepada pemerintah pusat agar secepatnya masalah km 171 ini diselesaikan," ucapnya.
Dia menegaskan rusaknya infrastruktur vital di km 171 adalah bagian kecil dari masalah besar yg terjadi di Kalimantan Selatan.
Kebijakan pembangunan yang merata, sambung Habib Banua harus diterapkan di semua bidang.
"Jangan sampai api ketidakpuasan ini semakin membesar yg akan membakar kita semua, kita sangat tidak ingin hal itu terjadi," tegas Doktor jebolan Universitas Haluoleo ini.
Sekadar diketahui, bukan kali ini saja Habib Banua mengkritik keras pemerintah pusat. Sebelum kasus Km 171 Satui, ia berulang kali bersuara keras mengenai kepentingan kepentingan Kalimantan Selatan di tingkat pusat.