10.000 Desa Diplot Jadi Basis Produksi Padi Demi Program Makan Siang Gratis

STARBANJAR - Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN), Budiman Sudjatmiko, memperkirakan sekitar 10.000 desa dari total 74.961 desa akan terlibat dalam produksi padi untuk mendukung program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Program ini akan dilaksanakan secara bertahap apabila Prabowo-Gibran resmi terpilih dalam Pilpres 2024. Desa akan menjadi pusat produksi komoditas dan sumber bahan pangan untuk menyediakan makan siang dan minum susu gratis.

Selain itu, ribuan desa lainnya akan terlibat dalam memenuhi kebutuhan akan sayuran, buah-buahan, dan bumbu masak untuk menyediakan makan siang gratis.

“Sekitar 20.000 desa bisa membangun peternakan ayam pedaging dan petelur, penggemukan sapi serta usaha sapi perah,” kata Budiman dalam keterangan resminya, dikutip pada Kamis, 22 Februari 2024.

Setiap tahunnya, program makan siang dan susu gratis ini membutuhkan sejumlah besar bahan pangan, seperti 6,7 juta ton beras, 1,2 juta ton daging ayam, 500.000 ton daging sapi, 1 juta ton daging ikan, 4 juta kiloliter susu sapi segar, serta berbagai jenis sayuran dan buah-buahan.

Budiman memastikan program ini akan dibangun melalui kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan di sektor industri pangan nasional.

Pembangunan dari hulu ke hilir, termasuk dalam skala kabupaten, serta konsep Collaborative Farming akan melibatkan industri pangan nasional secara langsung dalam pelaksanaan program ini.

“BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), UMKM dan Koperasi akan dikonsolidasikan untuk menyusun rantai pasok khusus penyediaan kebutuhan bahan pangan program ini,” pungkas dia.

Sementara itu, peran industri besar pangan nasional adalah untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan menerapkan teknologi pertanian. Hal ini bertujuan agar produksi yang berlebihan bisa dimanfaatkan oleh industri pangan secara efektif dan efisien.

Melalui pendekatan kerja sama dalam produksi pangan ini, pengeluaran untuk program dari APBN dapat dihemat sekitar 40-50 persen jika hanya melakukan pembelanjaan hilir.

“Sehingga alokasi APBN yang dibutuhkan pada tahun pertama pelaksanaan program ini diperkirakan sekitar Rp 50‐60 triliun saja,” sambungnya.

Menurut perhitungan dan rencana yang telah disusun oleh Tim Pakar Prabowo-Gibran, program ini membutuhkan pembiayaan penuh sekitar Rp450 triliun per tahunnya.

“Diperkirakan secara bertahap program ini memerlukan pembiayaan sebesar Rp 100‐120 triliun pada tahun pertama pemerintahan Prabowo‐Gibran,” tutur Budiman.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Distika Safara Setianda pada 22 Feb 2024