Banjar Update
16 Januari, 2024 20:00 WIB
Penulis:Redaksi Daerah
Editor:Redaksi Daerah
JAKARTA - Ternyata masih ada sebanyak 140 desa yang belum dialiri listrik hingga 2023. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan 2024 rasio elektrifikasi desa berlistrik mencapai 100 persen.
Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebutkan bahwa 140 desa belum dialiri listrik jika dirinci ada 12 desa di Provinsi Papua Barat Daya, 9 desa di Papua, 56 desa di Papua Pegunungan, 47 desa di Papua Tengah, dan 16 desa di Papua Selatan.
"Kita berupaya untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sehingga target elektrifikasi yang kita 100% itu diharapkan tahun 2024 bisa diselesaikan," paparnya saat konferensi pers capaian Kementerian ESDM Tahun 2023 dilansir Selasa, 16 Januari 2024.
Hingga akhir Desember 2023, jumlah rumah tangga belum berlistrik diproyeksikan sebanyak 185.662 rumah tangga. Arifin menyebut, Pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Langkah yang dilakukan pertama adalah mengidentifikasi daerah yang belum terjangkau.
Berdasarkan data 2023, rasio elektrifikasi meningkat dari 99,67% pada tahun 2022, menjadi 99,78%, sementara Rasio desa berlistrik tercatat 99,83%. Ditargetkan pada tahun 2024, seluruh rumah tangga di Indonesia dapat menikmati aliran listrik, baik rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik mencapai 100%.
Arifin juga menyebutkan, dari total 99,78% rumah tangga terlistriki di Indonesia, 98,32% listriknya berasal dari listrik PLN, dan 1,46% sisanya berlistrik non-PLN.
Arifin melanjutkan, secara tren, tercatat konsumsi listrik perkapita Indonesia terus meningkat sejak tahun 2017. Sepanjang 2023 saja realisasi konsumsi listrik rata-rata setiap orang di Indonesia mencapai 1.285 kWh per kapita. Angka ini meningkat dari 1.173 kWh per kapita pada 2022.
Tahun ini konsumsi listrik ditargetkan mencapai 1.408 kWh per kapita. Pemerintah terus menyiapkan pasokan listrik guna mengantisipasi kenaikan konsumsi listrik masyarakat.
Pemerintah juga tengah berupaya untuk mengoptimalisasi transmisi listrik di dalam negeri guna menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) pembangkit, supaya dapat menurunkan nilai subsidi listrik.
Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Debrinata Rizky pada 16 Jan 2024
Tulisan ini telah tayang di balinesia.id oleh Redaksi pada 16 Jan 2024
Bagikan
Banjar Update
8 jam yang lalu
Banjar Update
12 jam yang lalu