Aksi Bela KPK Banjarmasin Bentrok, Demonstran Gaungkan Mosi Tidak Percaya untuk Dewan

01 Juli, 2021 21:52 WIB

Penulis:Redaksi Starbanjar

WhatsApp Image 2021-07-02 at 02.06.23.jpeg
Mahasiswa membakar material keranda sebagai simbol protes saat aksi bela KPK di Banjarmasin, Kamis (1/7/2021). undefined

STARBANJAR- Unjuk rasa mahasiswa lintas kampus memprotes dugaan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali digelar di Kota Banjarmasin, pada Kamis (1/7/2021) siang.

Lebih dari 300 mahasiswa tampak memadati ruas Jalan Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin, sebagai titik sentral aksi bela KPK di Banjarmasin. 

Digelar berkali-kali, tuntutan demonstran pun masih sama: mendesak Ketua DPRD Kalsel, selaku perwakilan warga, menyampaikan segenap tuntutan secara langsung kepada Presiden Jokowi. 

Namun, keinginan kuat mahasiswa bertemu Supian tidak kunjung kesampaian. Bentrok pun tak terelakkan saat massa mendesak ingin masuk ke gedung dewan. Sebelumnya, mereka juga membakar keranda bertuliskan RIP KPK sebagai simbol protes. 

Lebih dari lima peserta aksi harus menjalani perawatan lantaran alami sesak nafas dan luka di pelipis usai terlibat aksi dorong dengan aparat. 

Ari, salah satu demonstran, bahkan mengaku sempat dicekik saat bentrokan terjadi. “Di tengah-tengah itu saya dipukul pakai helm dan beberapa benda lain, tidak terlalu jelas. Lalu ada polisi yang  membawa saya ke dalam gedung DPRD Kalsel,” ujarnya. 

Aksi berlangsung hingga malam tiba lantaran massa tak kunjung bertemu dengan Ketua DPRD Kalsel. Namun, massa berangsur berkurang usai mengakhiri unjuk rasa itu dengan penyampaian mosi tidak percaya kepada Supian HK. 

“Kami tidak akan bertemu dengan ketua DPRD lagi. Kami juga tidak akan percaya lagi dengan Bapak Supian HK,” kata Ahmad Rinaldi, Koorwil BEM se-Kalsel, pada Kamis malam. 

Adapun Supian HK dalam kesempatan sebelumnya menyatakan bahwa ia tak bisa menghadiri aksi massa lantaran kondisi kota masih diselimuti pandemi Covid-19. 

Ia juga mengaku sudah menindaklanjuti segenap tuntutan mahasiswa dengan mengirimkan surat kepada Kantor Staf Kepresidenan (KSP), jelang akhir Juni lalu.