Buruh Kalsel Gelar Aksi Tolak RUU Omnibus Law, Kenaikan Iuran BPJS, Dan Tapera

STARBANJAR – Buruh lintas serikat pekerja yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Banua (PBB) mengadakan demonstrasi didepan gedung DPRD Provins Kalsel, Rabu (12/8/2020).

Massa mengawali aksi dengan berkumpul di taman Kamboja dan mulai bergerak ke gedung DPRD Kalsel. Peserta aksi tergabung dari beberapa organisasi buruh, diantaranya KSPSI, FSPMI, dan KSBSI.

Dalam demonstrasi ini, aliansi PBB menuntut DPRD Provinsi Kalsel untuk menghentikan pembahasan RUU Omnibuslaw Cipta Kerja di DPR RI, mencabut Peraturan Presiden No 64 tahun 2020  Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan iuran BPJS, mencabut dan atau merevisi PP No 25 tahun 2020 tentang Tapera.

Selain itu, massa juga meminta kepada Gubernur melalui DPRD Provinsi Kalsel, untuk menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pekerja buruh yang terkena PHK bisa langsung masuk dalam program Penerima Bantuan Iuran (PIB).

Minah, salah seorang buruh yang berunjuk rasa mengaku terbebani atas besaran iuran Tapera yang mencapai 2,5 persen dipotong dari gajinya. Selain itu, kenaikan tarif BPJS juga dinilainya tidak berpihak kepada masyarakat.

"Masa ditengah pandemi covid-19 kami harus bayar kesehatan lebih mahal lagi? Makan sehari-hari aja sudah susah, malah mau menambah beban kami," kata dia.

Hadi, salah seorang buruh juga merasakan hal yang sama bahwa kebijakan yang ada serasa dipaksakan agar terlihat bagus, padahal bukan itu yang pekerja perlukan saat ini.

"Tapera juga bukan solusi yang kami perlukan saat ini, Rumah bisa numpang sama orang tua atau ngontrak, yang kami perlukan adalah kesejahteraan di masa sulit seperti ini," tutur pria ini.

Menanggapi aksi demo PBB, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mendukung aspirasi yang disampaikan kaum buruh

“Alhamdulillah dengan adanya dorongan moralitas dari Aliansi Pekerja Buruh Banua, pada Intinya kami DPRD Kalimantan Selatan sangat sependapat dan sangat mendukung, karena DPRD adalah bagian dari rakyat,” tuturnya.