Cara Pemprov Kalsel Lepas dari Ketergantungan Batubara: Dorong Pertanian Hingga Industri Pariwisata

Pemprov Kalimantan Selatan mulai mencari siasat agar tidak lagi bergantung dengan industri pertambangan sebagai pemasukan utama perekonomian di Banua. Sumber daya alam andalan Kalsel seperti batubara disebut bakal benar-benar habis dalam 10 sampai 20 tahun ke depan jika terus dikeruk tanpa henti.

***

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Isharwanto, mengakui fakta ini. Mengantisipasi hal itu tak terjadi, pihaknya mengklaim bakal semakin memperketat perizinan, dalam hal ini Izin Usaha Pertambangan (IUP).

"Sekarang enggak ada (izin baru) lagi. Yang ada itu perpanjangan. Bahkan, kita sudah mencabut 526 IUP lebih. Karena tidak berstatus clean and clear (CNC)," ujar Isharwanto kepada starbanjar. 

Menurut Isharwanto, pencabutan ratusan IUP ini juga untuk memberikan sanksi atas mereka yang tidak mematuhi rambu-rambu bisnis pertambangan seperti aspek perizinan dan lingkungan hidup. 

Data dari ESDM Kalsel, sampai hari ini hanya tersisa 369 IUP berstatus CnC atau masih hidup. Sisa perusahaan ini yang selanjutnya ditata dan diawasi lebih ketat oleh pihak otoritas pertambangan.

Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel, Denny P Sinaga, juga mengakui pemprov sedang berupaya keras keluar dari ketergantungan bisnis batu bara. 

Menurut Denny,  pemprov melirik sejumlah sektor selain industri pertambangan sebagai roda penggerak ekonomi daerah."Ada lima sektor utama yang menjadi atensi Pemprov Kalsel sekarang ini. Yakni petanian, industri pengolahan terutama non migas, perdagangan, kontruksi, serta sektor transportasi dan pergudangan,” kata Denny kepada Starbanjar, Senin (17/2/2020).

Selain itu, ada juga sektor menjadi priotitas utama Pemprov Kalsel. Yaitu industri parawisata. Dia mengatakan objek wisata di Kalsel seperti Geopark Meratus, Pasar Terapung hingga Loksado menjadi andalan daerah untuk menarik pelancong dari dalam dan luar negeri.

Adapun sebagai upaya konkrit, pemerintah daerah, kata Denny, sudah menyediakan lahan di kawasan ekonomi (KE) khusus Mekar Putih, serta kawasan industri (KI) Batulicin dan Jorong untuk dikembangkan menjadi wadah berinvestasi. 

Kawasan industri itu bisa menampung banyak varian sektor, khususnya di bidang industri hilir. "Penyediaan wadah KI dan KE ini memberikan kemudahan perizinan guna menarik investasi masuk ke Banua," tandasnya.