Demonstran Tolak Omnibus Law di Banjarmasin Diklaim Capai 1.300 Orang
Ombak massa aksi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja di Kalimantan Selatan menyeruak. Massanya lebih besar dari aksi yang sudah-sudah. Bahkan polisi kalah jumlah.
Banjar Update
STARBANJAR - Ombak massa aksi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja di Kalimantan Selatan menyeruak. Massanya lebih besar dari aksi yang sudah-sudah. Bahkan polisi kalah jumlah.
"Massa kami 1.300, menurut data yang kami himpun" jawab Ahdiat Zairullah, ketua BEM Universitas Lambung Mangkurat yang tergabung dalam aliansi BEM se-Kalsel.
Jumlah itu terbukti ketika massa aksi penolakan omnibuslaw memenuhi 2 ruas Jalan Lambung Mangkurat. Menggaungkan lagu Indonesia Raya, massa aksi jalan menerjang DPRD Kalsel sambil mengikat tangan satu sama lain.
Sontak, aksi dorong mendorong antara aparat terjadi. Berbeda dengan yang biasanya, kali ini aparat kepolisian dipukul mundur. Bahkan ada yang sampai tersungkur ke bawah. Terinjak massa
Panik, pihak aparat langsung meluncurkan pasukan anti huru-hara. Dilengkapi dengan perisai dan pentungan, mau tidak mau mereka memukul mundur massa aksi yang melanggar batas.
Seorang aparat polisi menyanyikan salawat badar. Mungkin dibenaknya massa akan tenang. Namun aksinya malah membuat massa makin ricuh. Orang dibelakang barisan semakin mendorong, petugas huru hara semakin memukul mundur.
Berada dipaling depan, membuat Ahdiat harus menerima pentungan tugas huru hara. Dorongan tersebut tak bisa dihentikan kecuali dirinya bersuara.
"Michrophone polisi tolong diberi kepada kami! Biar massa bisa ditenangkan!!" teriak Ahdiat.
Sempat terjadi drama mic. Mic yang diberikan polisi tidak berfungsi. Para peserta juga mengaitkan hal tersebut dengan drama mic di dpr ri (5/10/2020) yang lalu.
"Satu komando, Satu perjuangan. Kita mundur dulu kawan" komando Ahdiat.
Meski sudah memakai mobil pengeras suara, perintahnya tak sampai terdengar ke belakang. Maklum, massanya lebih dari 1000 orang. Belum lagi, mereka orang sipil bukan orang militan. Tidak terlatih seperti aparat.
Selang beberapa waktu akhirnya massa bisa diredam. Itu terjadi karena wakil rakyat Kalimantan Selatan yang mereka tunggu sudah turun ke jalan bersama mereka.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK bersama Plt Gubernur Rudy Resnawan memastikan bahwa pihak pemprov satu sikap bersama massa aksi. Mereka pun berkomitmen menyampaikan aspirasi ini langsung ke Istana Negara.