Ekonom Senior Usul Pemerintah Kembali Lakukan PSBB Total
- Pemerintah perlu segera menerapkan kembali PSBB di wilayah zona merah sebelum fasilitas kesehatan ambruk dan penularan COVID-19 semakin tidak terkendali.
Ekonomi dan Bisnis
STARBANJAR- Pemerintah diimbau segera menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total atau menyeluruh, dan juga mempercepat vaksinasi untuk menghentikan lonjakan penularan COVID-19.
Ekonom yang juga Co-Founder Narasi Institute Fadhil Hasan, mengkhawatirkan lonjakan kasus COVID-19 varian delta dan potensi meningkatnya angka kematian akan mengancam pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung. Lonjakan kasus COVID-19 juga akan membuat ekonomi domestik kembali ke zona resesi.
“Varian Delta ini seperti kotak pandora, bila kita menyikapinya biasa-biasa saja dan akhirnya terbuka, ancaman resesi dapat terjadi di sepanjang 2021” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat, 18 Juni 2021, dikutip dari Trenasia, partner resmi Starbanjar.com.
Fadhil menyarankan pemerintah perlu segera menerapkan kembali PSBB di wilayah zona merah sebelum fasilitas kesehatan ambruk dan penularan COVID-19 semakin tidak terkendali.
“Selain menerapkan PSBB di zona merah, pemerintah perlu mempercepat vaksinasi di daerah zona merah untuk mencegah penyebaran lebih lanjut COVID-19”, ujarnya.
Fadhil meminta kebijakan pemerintah untuk 3T (testing, tracing, treatment) harus digalakkan secara serius dengan ancaman sanksi tegas.
“Pemberlakuan PSBB di daerah zona merah perlu dilaksanakan dengan menutup untuk sementara berbagai kegiatan masyarakat yang mengundang kerumunan masa (pernikahan), kegiatan ibadah, tempat hiburan dan pariwisata, mal, dan lain-lain,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga diminta memitigasi potensi ekonomi kembali tumbuh negatif pada beberapa kuartal mendatang, terutama dampak berkurangnya lapangan ketenagakerjaan, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan.
“Program bantuan sosial perlu dipercepat dan diperluas disertai efektivitas yang lebih baik. Besar kemungkinan besarnya anggaran bantuan sosial dan kesehatan perlu direvisi lagi dengan mempertimbangkan perkembangan kasus lonjakan baru COVID-19,” ujarnya.
Pemerintah juga disarankan untuk meninjau kembali anggaran prioritas terutama untuk berbagai program infrastruktur yang lebih berdampak jangka menengah dan panjang.