Ethiopia-Mesir Bersitegang Soal Pendirian Pangkalan Angkatan Laut

STARBANJAR - Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi menyatakan Kairo mendukung penuh Somalia dan mengkritik kesepakatan Ethiopia dengan Somaliland untuk mendapatkan akses ke laut dan mendirikan pangkalan angkatan laut.

“Mesir tidak akan mengizinkan siapa pun untuk mengancam Somalia atau memengaruhi keamanannya,” ungkap el-Sisi, berbicara pada konferensi pers dengan Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud yang berkunjung.

“Jangan mencoba menantang Mesir, atau mencoba mengancam saudara-saudaranya, terutama jika mereka meminta intervensi,” katanya, dikutip dari Al-Jazeera, pada Senin, 22 Januari 2024.

Somaliland, sebuah wilayah yang berlokasi strategis di Teluk Aden, memisahkan diri dari Somalia pada tahun 1991 ketika negara itu runtuh menjadi konflik sipil. Wilayah ini telah mempertahankan pemerintahannya sendiri meskipun kurangnya pengakuan internasional.

Pada 1 Januari, dalam sebuah memorandum, Ethiopia mengatakan akan mempertimbangkan untuk mengakui kemerdekaan Somaliland sebagai imbalan atas akses pelabuhan. Itu akan menyewakan 20 km (12 mil) dari pesisir di sekitar pelabuhan Berbera, di Teluk Aden, selama 50 tahun untuk tujuan militer dan komersial.

Pelabuhan utama Ethiopia untuk ekspor maritim saat ini terletak di negara tetangga Djibouti. Presiden Somalia, Sheikh Mohamud, menolak kesepakatan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. "Kami tidak akan berdiam diri dan melihat kedaulatan kami dikompromikan.”

Dia tiba di Mesir pada akhir pekan untuk menggalang dukungan bagi pemerintahannya. Selain bertemu dengan Presiden el-Sisi, dia bertemu dengan ketua Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit dan Imam Besar Masjid Al-Azhar, Sheikh Ahmed al-Tayeb.

“Pesan saya kepada Etiopia adalah bahwa mencoba merebut sebidang tanah untuk mengendalikannya adalah sesuatu yang tidak akan disetujui oleh siapa pun,” kata el-Sisi, mencatat kerja sama dalam pembangunan adalah strategi yang lebih baik.

Pada Minggu, 21 Januari 2024, Ethiopia menolak kritik dari Mesir atas kesepakatan itu, dengan mengatakan itu hanyalah perjanjian komersial yang bertujuan untuk mengamankan akses ke laut dan bukan upaya untuk menggabungkan tanah.

“Ini bukan aneksasi atau asumsi kedaulatan atas wilayah negara bagian mana pun,” Redwan Hussien, penasihat keamanan nasional perdana menteri Ethiopia, mengatakan dalam sebuah posting di X. Hubungan antara Mesir dan Etiopia telah tegang selama bertahun-tahun karena bendungan besar yang dibangun Etiopia di Sungai Nil Biru.

Selama lebih dari satu dekade—bersama dengan Sudan—negara-negara tersebut telah berusaha mencapai kesepakatan yang dinegosiasikan tentang pengisian dan pengoperasian Bendungan Grand Ethiopian Renaissance senilai US$4 miliar.

Putaran pembicaraan terakhir bulan lalu berakhir tanpa kesepakatan, dan Kairo serta Addis Ababa saling menyalahkan atas kegagalan tersebut.

Negosiator telah mengatakan pertanyaan kunci tetap ada tentang berapa banyak air yang akan dilepaskan Ethiopia ke hilir jika terjadi kekeringan selama beberapa tahun, dan bagaimana negara-negara tersebut akan menyelesaikan perselisihan di masa depan.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Distika Safara Setianda pada 22 Jan 2024