Gelar Aksi, Mahasiswa di Banjarmasin Pertanyakan Penggunaan Anggaran Covid-19

STARBANJAR- Puluhan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banjarmasin menggelar aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Senin (20/9/2021).

Aksi mereka ini untuk menyuarakan isu transparansi anggaran sebesar Rp10 miliar untuk penanganan Covid-19.

Dalam hal ini, mereka ingin bertemu langsung Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK dan Kadinkes Kota Banjarmasin, Machli Riyadi.

Ketua Umum HMI Cabang Banjarmasin Nurdin Ardalepa, saat ditemui di sela aksi, mengatakan tuntutan tersebut berdasarkan beberapa kajian yang mereka lakukan.

Pertama, menurutnya masyarakat merasa terbatasi dengan adanya pola puskesmas yang memprioritaskan domisili untuk mendapatkan vaksinasi.

“Selain itu, ditemui di lapangan ada beberapa masyarakat yang ditolak karena perbedaan wilayah kartu tanda penduduk, itu termasuk sangat memprihatinkan," ujarnya.

Dugaan cashback pengadaan alat kesehatan pun mencuat yang mereka katakan diterima oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin untuk penanganan Pandemi.

"Karena kami mendapat informasi ada cashback 20 persen, satu pekan ini kami akan kaji, kami juga akan laporkan ke Kejaksaan.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Machli Riyadi langsung menemui massa untuk menjelasakan semua tuntutan tersebut.

Bahkan sempat terjadi adu data dan keduanya pun saling klaim data yang dimiliki adalah benar.

Machli saat itu, membantah jika puskesmas hanya melakukan vaksinasi terhadap 40 orang, karena Kota Banjarmasin memiliki 26 puskesmas dan setiap 1 puskesmas ditargetkan minimal 100 orang di vaksin dalam sehari.

“Jadi dalam sehari bisa memvaksin 2.600 orang, itu khusus Puskesmas,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) telah menetapkan pihak yang berwenang untuk melaksanakan vaksinasi tidak hanya Dinas Kesehatan, tetapi juga TNI dan Polri.

Selain itu, terkait jumlah vaksinasi di Banjarmasin, Machli mengaku pihaknya sudah mencapai 43,60 persen, namun secara keseluruhan sudah lebih dari pada itu.

Sementara jumlah vaksinasi terhadap pelayan publik yang telah divaksin pihaknya memiliki target 60.691 dan sampai saat ini pencapaiannya sudah melebihi yaitu 97.241 atau 161,22 persen.

“Terkait anggaran bukan pihak Dinas Kesehatan yang menjawab melainkan Badan Keuangan Daerah (BKD),” ucap Machli

“Tugas Dinas Kesehatan hanyalah 3T, tracking, tracing dan treatment, serta mengobati orang sakit,” jelasnya.

Sementara, terkait adanya isu pembelian alat kesehatan dengan cashback 20 persen, ia juga membantahnya dengan tegas, bahwa isu tersebut tidak benar adanya.

Di samping itu, saat disinggung oleh massa aksi soal audiensi pada 30 Agustus lalu, Machli mengelak dan beralasan soal kesibukannya.