Gelombang Protes di Banjarmasin: Demonstran Desak DPR dan Polri Direformasi

BANJARMASIN – Teriakan reformasi bergema di Jalan Lambung Mangkurat, Senin (1/9/2025). Ratusan demonstran dari berbagai elemen masyarakat, mahasiswa, hingga komunitas ojek online, turun ke jalan dalam aksi bertajuk Aliansi Rakyat Kalsel Melawan.

Aliansi ini tidak sekadar membawa spanduk perlawanan. Mereka mengusung lima tuntutan yang merekam keresahan publik, dari isu nasional hingga lokal Kalimantan Selatan.

Pertama, mereka menuntut reformasi menyeluruh DPR RI—termasuk pemangkasan gaji dan tunjangan—agar lebih efisien dengan kondisi fiskal negara. Kedua, massa mengecam tindakan represif aparat serta mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mundur atau diberhentikan, sebagai pintu masuk menuju reformasi institusi Polri.

Ketiga, massa mengawal kasus kematian Affan Kurniawan, driver ojek online yang tewas dilindas mobil Brimob di Jakarta, seraya menuntut pertanggungjawaban konkret dari pihak terkait. Keempat, mereka menolak pembentukan Taman Nasional Meratus yang dianggap mengancam ruang hidup masyarakat lokal, sekaligus menyoroti persoalan lingkungan di Kalsel. Kelima, massa mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat yang mandek di Senayan.

Aksi berlangsung sejak pukul 12.00 WITA, dimulai dari Taman Kamboja lalu bergerak ke kantor DPRD Kalsel. Jalan protokol di pusat kota dipenuhi lautan massa, namun aksi berlangsung tertib di bawah kawalan aparat kepolisian.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, akhirnya turun menemui massa bersama anggota dewan Gusti Iskandar Sukma Alamsyah. Supian berjanji menyalurkan aspirasi ke Senayan, bahkan menyatakan siap mundur bila komitmennya gagal ditepati.

“Kami setuju akan terjadi dialog dengan DPR RI. Apabila kami tak bertemu, tak terjadi dialog dengan DPR RI, saya siap mundur dari jabatan sekarang,” ucap Supian, disambut sorak massa.

Aksi ini menjadi bagian dari gelombang protes yang merebak di berbagai daerah, memperlihatkan kekecewaan rakyat terhadap lembaga legislatif dan aparat penegak hukum. Di Kalsel, suara-suara tersebut bertaut dengan isu lokal—dari ancaman Meratus hingga nasib masyarakat adat—menjadikan demonstrasi ini bukan sekadar aksi jalanan, melainkan pernyataan politik rakyat.***