Jokowi Tekankan Pentingnya Seorang Pemimpin Miliki Kepercayaan Publik

STARBANJAR - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya seorang pemimpin memiliki kepercayaan publik sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan.

Menurutnya tantangan di masa mendatang tidak mudah sehingga membutuhkan keberanian dan kepercayaan seorang pemimpin untuk mengambil keputusan yang sulit dan tidak populer.

“Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa besar seperti Indonesia,” ujar Jokowi dilansir dari laman Setkab, Rabu (16/08/2023).

Jokowi menyebut bahwa posisi presiden tidak senyaman yang dipersepsikan. Banyak tanggung jawab besar yang harus diemban dan berbagai permasalahan rakyat yang harus diselesaikan.

“Dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun, apapun bisa disampaikan kepada Presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran sampai kemarahan, sampai ejekan, dan bahkan makian, dan fitnahan bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial,” ungkap Jokowi.

Jokowi pun menyayangkan mulai hilangnya budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa di tanah air. Ia berpendapat saat ini kebebasan dan demokrasi justru digunakan masyarakat untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah.

“Polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar,” ucap dia.

Oleh karena itu, Jokowi berharap seluruh pihak dapat bersatu menjaga moralitas ruang publik dan mentalitas masyarakat. Hal tersebut penting dilakukan agar Indonesia dapat tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa, menuju Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan bahwa kewenangan dalam penentuan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) ada di partai politik dan koalisi partai politik. Presiden menyebut bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menentukan capres dan cawapres di Pilpres mendatang.

“Perlu saya tegaskan saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan Undang-Undang, yang menentukan capres dan cawapres itu partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya,” imbuhnya.