Konflik Pulau Rempang, Ketua PBNU Desak Pendekatan Represif di Proyek Strategis Negara Tak Boleh Terulang

24 September, 2023 19:56 WIB

Penulis:Redaksi Starbanjar

WhatsApp-Image-2023-08-31-at-13.30.55.jpeg
Pulau Rempang

STARBANJAR - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mohamad Syafi’ Alielha meminta aparat tak lagi menggunakan pendekatan represif dalam mengawal proyek strategis nasional (PSN) pulau Rempang.    

"Pendekatan kekerasan enggak boleh diteruskan. Rakyat kita sudah mengalami kekerasan di rezim orde baru selama 32 tahun, sebelumnya di bawah penjajahan. Tidak semestinya di era sekarang pendekatan kekerasan kembali dilakukan. Ini harus dihentikan," kata Savic Ali sapaan akrabnya, dikutip dari NU Online, Minggu (24/9/2023). 

Aparat keamanan, kata Savic, harus sadar bahwa yang dihadapi ini rakyat sendiri dengan segenap kelemahan dan kekurangan. 

Lebih jauh, Aparat keamanan ini dibekali senjata oleh negara bukan untuk menganiaya rakyatnya tapi untuk melindungi.   

"Jadi pertama-tama pendekatan kekerasan harus dihentikan dan tak boleh terjadi lagi," tegasnya.   

Hal ini selaras dengan keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2023 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur meminta pemerintah menghentikan tindak kekerasan yang terjadi di Rempang.   

"Pertama, sikap kita dalam misi Rempang ini penggunaan pendekatan keamanan dan kekerasan dalam sengketa tanah rakyat harus dihentikan," kata KH Ulil Abshar Abdalla saat membacakan hasil Komisi Rekomendasi Munas-Konbes 2023. 

Ulil menyampaikan, pertumbuhan ekonomi dan rekomendasi tidak boleh dicapai dengan melanggar hak rakyat kecil. Menurut dia, kemaslahatan harus menjadi pertimbangan.

"Kedua, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi tak boleh dicapai dengan melanggar hak-hak rakyat kecil. Pembangunan hanya sarana saja yang jadi tujuan manusia itu sendiri. Karena itu kemaslahatan manusia harus jadi pertimbangan pokok," ujarnya.

PBNU juga meminta semua pihak bersikap tenang dalam menyikapi persoalan Rempang. Pemerintah, menurut Ulil, harus mendengar aspirasi rakyat.

"Ketiga, mendorong kepada semua pihak untuk cooling down, baik pemerintah dan masyarakat. Dan pemerintah harus dengar aspirasi rakyat dengan sebaik-baiknya sehingga kepentingan investasi tak korbankan rakyat kecil," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan NU mengajak masyarakat Rempang sabar dan berdoa.

"Terakhir mengajak rakyat di Rempang untuk bersabar dan terus berdoa kepada Allah agar dicapai solusi terbaik dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak," imbuhnya.