Menteri ESDM Sanggah Wacana Subsidi Pertamax

STARBANJAR - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyanggah soal adanya rencana pemerintah memberikan subsidi terhadap bahan bakar Pertamax atau Ron 92. 

Dirinya justru menanyakan perihal siapa yang mengarang isu subsidi tersebut. 

“Tidak ada wacana itu (subsidi pertamax), yang karang-karang siapa?” ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif dikutip dari laman TrenAsia, Selasa 29 Agustus 2023. 

Rapat bersama dengan Presiden Jokowi disebut tidak membahas pemberian subsidi pertamax. Pembahasan pada rapat tersebut yaitu mengenai penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tingkat polutannya sedikit sehingga mengurangi polusi udara. Hingga saat ini, hanya pertalite atau Ron 90 dan solar yang mendapat subsidi dari pemerintah.

Harga BBM jenis pertamax tetap bertengger pada harga non subsidi sebesar Rp12.400. Isu terkait subsidi Pertamax muncul ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan rapat untuk membahas polusi Jakarta di Istana Negara pada Senin, 28 Agustus 2023. 

Saat itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan bahwa tengah mengaji opsi subsidi tersebut dan meminta masyarakat untuk menunggu hasilnya nanti dari pemerintah.

Menurutnya, kementerian masih mengkaji dari berbagai sisi, baik secara teknis, regulasi, maupun secara keekonomian, terkait wacana tersebut. Sebelumnya di Nusa Dua Bali Convention Centre (NDBCC), Dadan menyebut opsi ini sebagai salah satu upaya untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan BBM dengan nilai oktan lebih tinggi yang rendah emisi.

Kementerian ESDM tengah melakukan kajian terkait peningkatan kualitas BBM untuk menekan polusi udara di Jakarta yang parah belakangan ini. Terpisah, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, mengatakan sebagai operator Pertamina akan terus berkoordinasi dengan pemerintah yang menentukan segala kebijakan.

"PT Pertamina Patra Niaga selaku operator akan berkomitmen menjalankan kebijakan penyaluran BBM Penugasan dan Subsidi sesuai dengan regulasi yang ditetapkan Pemerintah," katanya.

Sekedar informasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat, bahwa faktor utama polusi udara di DKI Jakarta disebabkan oleh kendaraan berbahan bakar tinggi emisi.