Pasien Positif Melonjak 8 Kasus, Pemprov Kalsel Rumuskan Karantina Wilayah

Makin hari, jumlah pasien positif corona di Kalimantan Selatan kian bertambah. Per 31 Maret 2020, Tim Gugus Tugas P3 Covid-19 Kalsel mengumumkan terjadi penambahan kasus kembali sebanyak tiga orang. 

Mengacu data tim gugus tugas, sebaran pasien tambahan ini berasal dari Kota Banjarmasin sebanyak 2 orang dan Kabupaten Banjar 1 orang. Menurut, Jubir Tim Gugus Tugas Covid-19, M Muslim, dua orang Kota Banjarmasin hasil kontak dan satu pasien lagi berasal dari pasien dalam pengawasan (PDP) 

"Hari ini tiga, kemarin lima kasus. Jadi totalnya ada delapan orang," kata Muslim dalam siaran pers yang diperoleh oleh starbanjar, pada Selasa (31/3/2020).

Sementara itu, Muslim juga mengumumkan saat ini Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebesar 1.231 orang dan  pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 8 orang. Untuk pasien positif dan PDP dirawat intensif di RSUD Ulin Kota Banjarmasin.

Melihat lonjakan itu, Muslim berkata sampai saat ini Pemprov Kalsel masih merumuskan segala macam tindakan lanjutan untuk mematas rantai corona. Ia mengakui, sampai saat ini memang masyarakat terus mempertanyakan ihwal keputusan karantina wilayah. 

"Kita belum ada kebijakan tersebut. Namun, masih dalam perumusan. Oleh karena itu, tentu saja akan kami sampaikan terlebih dahulu sosialisasi dalam rangka memutus mata rantai corona ini," ujarnya.  

Perketat Physical Distancing

Sebelumnya, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr. Mohammad Rudiansyah, mengimbau agar masyarakat dan pemerintah daerah di Kalsel untuk memaksimalkan arahan jaga jarak atau physical distancing demi pencegahan coronavirus atau Covid-19. Hal paling konkret yang bisa dilakukan adalah mengurangi aktivitas di luar rumah.

Menurut Rudiansyah, instruksi itu patut dipatuhi mengingat hal tersebut merupakan langkah yang efektif untuk mencegah wabah ini terus bertumbuh.

Ditambahkannya, pengawasan physical distancing ini perlu didukung dari pemegang otoritas daerah. Sebagai contoh, aktif menegur masyarakat yang keluyuran tak jelas selama wabah ini. Walhasil, kebijakan lockdown atau karantina wilayah total tak perlu dilakukan.

Selain itu, menurutnya pemerintah juga harus sudah mulai memikirkan jaminan kebutuhan hidup masyarakat yang terdampak coronavirus.