Pemerintah Bakal Naikkan BBM Bersubsidi, GMNI Banjarmasin : Waspada Gejolak Ekonomi

STARBANJAR - Pemerintah menyiratkan bakal menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi beberapa waktu mendatang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani beralasan jika tidak dinaikkan akan memberatkan APBN karena harus menambah anggaran BBM bersubsidi mengikuti harga pasar minyak dunia.

 Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasi energi akan kembali membengkak sebesar Rp 198 triliun, jika tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertalite dan Solar. 

Ia menjelaskan, saat ini anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk 2022 dipatok sebesar Rp 502,4 triliun. Angka itu sudah membengkak Rp 349,9 triliun dari anggaran semula sebesar Rp 152,1 triliun guna menahan kenaikan harga energi di masyarakat.

Menanggapi isu tersebut Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Banjarmasin Bayu Hendra Kusuma menyampaikan kenaikan BBM ini bisa memicu gejolak ekonomi di tengah Masyarakat.

"Saat pemulihan kestabilan ekonomi masyarakat semenjak Pandemi Covid 19, dengan adanya isu kenaikan BBM ini akan membuat gejolak di tengah masyarakat " tegas Bayu dalam siaran pers yang diterima, Jum'at (26/8/2022).

Bayu juga menjelaskan jika kenaikan BBM ini terjadi maka akan mengakibatkan daya beli masyarakat yang akan rendah terhadap BBM itu sendiri yang bisa menyulut Inflasi.

"Apabila kenaikan terjadi maka akan memicu terjadinya Inflasi, yang mana komoditas komoditas lainnya pun juga ikut naik, dan itu pastinya akan sangat memberatkan masyarakat dengan ekonomi kecil " ucap Bayu.

Bayu menyebut kebijakan menaikan harga BBM di waktu sekarang bukan pilihan yang begitu bijaksana, ekonomi nasional yang sudah membaik ditandai  dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I dan II itu sudah tembus di angka 5,04 dan 5,44 persen akibat juga dari melandainya Pandemi Covid 19 yang sangat ditopang dari tingginya ekspor komoditas, tapi bersamaan dengan itu konsumsi masyarakat terhadap barang komoditas yang makin meninggi.

"Dengan adanya isu kenaikan BBM dikhawatirkan akan memukul kembali daya beli masyarakat khususnya masyarakat dengan ekonomi kecil sehingga mengganggu pemulihan ekonomi secara nasional," kata dia. 

Bayu juga menambahkan terkhususnya di daerah daerah masih banyaknya mafia mafia yang bermain BBM ini yang mengakibatkan alokasi BBM bersubsidi ini tidak tepat sasaran.

Dia mengatakan GMNI Kota Banjarmasin mendesak pemerintah agar tidak membahas isu kenaikan BBM.

Bayu menyarankan pemerintah lebih fokus pembenahan di hulu dari permasalahan energi ini, seperti masih banyaknya mafia-mafia energi yang jelas itulah penghambat distribusi dari BBM bersubsidi ini masih sekitar 64 persen dari alokasinya tidak tepat sasaran. 

"Memang seperti sebuah keniscayaan harga BBM ini naik, karena masih tidak stabil dan terus naiknya harga minyak dan gas dunia dikarenakan konflik di negara pemasok dari kebutuhan kebutuhan tersebut," pungkas Bayu.