Program Food Estate, Rifky Ingatkan Infrastruktur Logistik

STARBANJAR - Implementasi pengembangan food estate di Kalimantan Tengah diproyeksikan menambah stok pangan nasional.

Berada di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, program pengembangan Food Estate yang dilakukan di lahan seluas 165 ribu hektar (ha) ini melibatkan beberapa Kementerian. Selain Kementerian Pertanian, ada juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian BUMN, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Desa PDTT.

Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Rifkynizamy Karsayudha menegaskan parlemen akan memberikan dukungan penuh pada pemerintah untuk untuk menata infrastruktur sumber daya air, seperti irigasi dll di daerah food estate ini.

"Kami telah melakukan rapat permulaan dengan Menteri PUPR terkait hal ini. Tahun 2021, kami berharap pengerjaannya bisa dimulai lebih masif oleh Kementerian PUPR. Tanpa air yang cukup, mustahil pertanian berhasil" ucap Rifky kepada starbanjar, Sabtu (11/7/2020).

Politisi PDI Perjuangan juga mengingatkan pentingnya mempersiapkan infrastruktur untuk membawa hasil pertanian dari daerah food estate ini sedari awal.

Bukan tanpa alasan, menurutnya infrastruktur perhubungan, baik laut maupun darat sudah harus didesain sejak saat ini, mengingat kedua kabupaten ini tidak mempunyai pelabuhan besar yang layak dan terkoneksi baik dengan wilayah food estate.

"Di pihak lain, konektivitas perhubungan darat ke Kaltim yang akan menjadi Ibukota negara juga harus ditingkatkan infrastrukturnya. Jika tidak, soal pengangkutan ini akan menjadi cost yang membebani nantinya," tutup Rifky.

Sekada diketahui Presiden Joko Widodo meninjau lokasi food estate di Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas dan Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng, Kamis (9/7/2020) lalu.

Jokowi didampingi sejumlah Menteri seperti, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dan Anggota Komisi V DPR RI Rifqinizamy Karsayuda.