Rifqi Ingatkan Mendagri Hati-Hati Tunjuk Pejabat Kepala Daerah

STARBANJAR - Anggota Komisi II DPR RI M Rifqinizamy Karsayuda mengingatkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berhati-hati dan cermat dalam menunjuk Pejabat Kepala Daerah di 270 daerah di Indonesia yang akan berakhir pada tahun 2022 dan 2023 mendatang.

Hal ini disampaikan Rifqi pada saat Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI, Senin (15/3/2021).

Rifqi menegaskan Mendagri tak boleh hanya mempertimbangkan aspek birokrasi dan teknis Pemerintahan semata.

"Saudara Mendagri juga harus mempertimbangkan aspek politis dan sosiologis dalam penunjukan Pejabat Kepala Daerah tersebut" ujar dia.

Rifqi berpendapat imparsialitas politik Pejabat Kepala Daerah yang akan ditunjuk Pemerintah pada 2022 dan 2023 sangat penting, sebab bukan hanya akan menjalankan urusan pemerintahan secara umum, namun juga mempersiapkan dan mengamankan agenda Pemilu 2024 dan Pilkada serentak di tahun yang sama.

Kemampuan Pejabat Kepala Daerah dalam membangun komunikasi dengan masyarakatnya juga sangat penting.

"Jangan setelah menjadi Pejabat Kepala Daerah lalu petantang petenteng di daerahnya, tidak peduli dengan masyarakat, bahkan cenderung membangun jarak. Sifat demikian bisa memicu konflik yang harus dimitigasi oleh Mendagri sejak saat ini" kata anggota Fraksi PDIP ini.

Para Pejabat Kepala Daerah ini akan mengelola APBD di daerah masing-masing selama 1 sampai dengan 2.5 tahun. Karenanya peran mereka menjadi sangat penting, sekaligus rawan penyalahgunaan jika tidak diawasi dengan baik.

"Saya meminta Komisi II DPR RI konsen mengawasi Para Pejabat Kepala Daerah ini nantinya, selain kita minta kehadiran para penegak hukum memastikan ketiadaan penyelewengan kekuasaan" tutup Rifqi.