Skandal Suap DPD RI: Mahasiswa dan Aktivis Banjarmasin Desak Penegakan Hukum Tegas

STARBANJAR - Dugaan keterlibatan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Kalimantan Selatan dalam kasus suap pemilihan Ketua dan Wakil Ketua DPD RI memicu reaksi keras dari kalangan mahasiswa dan pegiat antikorupsi di daerah.

Berbagai pihak menuntut penyelidikan menyeluruh dan tindakan tegas dari aparat penegak hukum.

Ikatan Mahasiswa Banjarmasin (Ikmaban) bersama Pepelingasih Banjarmasin menyampaikan keprihatinan mendalam atas mencuatnya indikasi praktik suap di tubuh lembaga legislatif yang seharusnya menjadi simbol kedaulatan rakyat.

Rianda, Ketua Ikmaban, dalam pernyataan resminya menilai bahwa dugaan suap tersebut tidak hanya mencederai etika politik, tetapi juga mengkhianati amanah konstitusi. 

“Kami melihat adanya degradasi integritas yang sangat serius di tubuh DPD RI jika dugaan ini terbukti. Suap dalam pemilihan pimpinan lembaga negara merupakan bentuk pembusukan demokrasi dari dalam. Ini bukan sekadar persoalan individu, tetapi juga soal sistem yang rawan disusupi kepentingan transaksional,” tegas Rianda, dalam siaran persnya yang diterima, Kamis 29 Mei 2025.

Ia menambahkan, praktik politik uang dalam pemilihan pimpinan lembaga tinggi negara adalah bentuk oligarki terselubung yang merusak prinsip checks and balances.

“Dalam teori demokrasi deliberatif, pengambilan keputusan politik harus dilandasi rasionalitas dan kepentingan publik, bukan transaksi gelap antar elite. DPD RI sebagai representasi daerah seharusnya memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan terseret dalam manuver kekuasaan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Pepelingasih Banjarmasin, Muhammad Amin Hasani, menyoroti dampak negatif keterlibatan anggota DPD asal Kalimantan Selatan dalam praktik semacam ini terhadap citra daerah dan semangat pembangunan berkelanjutan. 

“Kalau benar anggota DPD dari Kalsel terlibat suap, ini bukan hanya memalukan, tapi juga merugikan rakyat yang telah menitipkan kepercayaan. Bagaimana mungkin kita bicara pembangunan berkelanjutan jika aktor politiknya justru korup?” ujarnya.

Pepelingasih juga menekankan pentingnya pemberantasan korupsi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. 

Amin memperingatkan bahwa pembiaran terhadap skandal seperti ini hanya akan memperkuat budaya impunitas. 

“Kami menuntut KPK dan aparat penegak hukum menyelidiki kasus ini secara menyeluruh tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terlibat harus diusut hingga tuntas. Jangan sampai muncul kesan bahwa pelaku korupsi bisa berlindung di balik kekebalan politik,” tegasnya.

Mahasiswa dan aktivis di Banjarmasin juga menyerukan agar masyarakat Kalimantan Selatan turut mengawasi perkembangan kasus ini. Mereka mendorong keterbukaan informasi dari DPD RI dan aparat penegak hukum agar proses hukum tidak terhenti di tengah jalan.