Nasional
Tok, MK Putuskan Pemilu Tetap Proporsional Terbuka
15 Juni, 2023 12:08 WIB
Penulis:Ahmad Husaini
Editor:Ahmad Husaini
Ketua hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membacakan putusan gugatan judicial review UU No 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum (foto : Tangkapan Layar)
STARBANJAR - Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan gugatan judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau lebih spesifik mengenai sistem proporsional tertutup.
MK menolak permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017, dengan demikian sistem pemilu tetap proporsional terbuka.
Dengan putusan perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 tersebut, maka pemilu tetap memakai sistem proporsional terbuka.
"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ucap hakim ketua Anwar Usman yang ditayangkan secara streaming Kamis (15/6/2023).
Mahkamah mempertimbangkan implikasi dan implementasi penyelenggaraan pemilu tidak semata-mata disebabkan oleh pilihan sistem pemilu.
Hakim konstitusi Sadli Isra mengatakan dalam setiap sistem pemilu terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki dan disempurnakan tanpa mengubah sistemnya.
Ia menjelaskan, hakim MK menegaskan bahwa perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari kepartaian, budaya politik, kesadaran dan perilaku pemilih, hingga hak dan kebebasan berekspresi.
Putusan ini diwarnai pendapat berbeda atau dissenting opinion dari satu hakim, yaitu hakim konstitusi Arief Hidayat.
Sekadar diketahui, lima orang mengajukan gugatan judicial review ke MK UU no 7/2017 tentang Pemilu pada November tahun lalu.
Para pemohon terdiri dari Demas Brian Wicaksono (pengurus PDIP cabang Banyuwangi); Yuwono Pintadi; Fahrurrozi (Bacaleg 2024); Ibnu Rachman Jaya (warga Jagakarsa, Jakarta Selatan); Riyanto (warga Pekalongan); dan Nono Marijono (warga Depok).
Para pemohon keberatan dengan sistem proporsional terbuka. Mereka ingin sistem proporsional tertutup yang diterapkan.
Dengan sistem proporsional tertutup, pemilih tidak bisa memilih calon anggota legislatif langsung. Adapun pemilih hanya bisa memilih partai politik, terakhir kali ditetapkan pada pemilu 1999 silam.
Dari seluruh paprol di DPR, hanya PDIP yang ingin sistem proporsional tertutup diterapkan. Sementara parpol lainnya meminta agar MK tidak mengubah sistem pemilu.