Tolak Kenaikkan BBM Subsidi, PMII Kalsel Tuntut Berantas Mafia Migas di Banua

Starbanjar - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan Selatan menyerukan isu kenaikkan bahan bakar minyak (BBM) Subsidi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan di Jalan Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin, Selasa (6/9/2022).

Aksi massa demo yang merupakan kader organisasi mahasiswa yang berafiliasi dengan ormas Nahdlatul Ulama (NU) itu melingkar bersama dua anggota DPRD Kalsel, yakni Anggota Komisi II DPRD Kalsel Noor Fajri dari Gerindra dan Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah dari Fraksi Persatuan Nurani Demokrat tersebut.

Di hadapan anggota DPRD Kalsel, sejumlah mahasiswa memegang spanduk bertuliskan kritik kepada pemerintah seperti “Tolak BBM Naik”, “BBM Naik Rakyat Menjerit”, “APBN Untuk Rakyat, Bukan Untuk Pejabat”, “Berantas Mafia Migas” dan sebagainya itu, mewarnai unjuk rasa di depan Rumah Banjar Bumbungan Tinggi tersebut.

Usai bermediasi, Ketua PMII Kalsel Khairul Umam menduga adanya mafia migas dalam kebijakan terhadap kenaikkan BBM bersubsidi ini, maka pihaknya menuntut agar segera memberantas kasus yang menjerat rakyat tersebut.

Dia menyebut anggota DPRD Kalsel telah berkomitmen atas janjinya untuk memenuhi aspirasi dan tuntutan aksi hari ini.

"Kami (PMII Kalsel) terus mengawal isu kenaikkan BBM Subsidi ini sampai tuntas. Dan kami memegang janji para anggota dewan," ucap Khairul Umam.

Khairul bilang, mafia-mafia itu beragam dalam keterlibatan isu kenaikkan BBM Subsidi, sebab adanya permainan di dalamnya. Menurutnya, ada di kalangan elit para pengusaha yang memainkan kebijakkan BBM, termasuk para penimbun minyak.

"Mafia itu banyak ya. Ada perusahan-perusahan ilegal, termasuk para penimbun minyak. Kepada pemerintah, kami meminta untuk membongkar mafia-mafia itu. Termasuk mafia di Kalsel," ujarnya.

Terkait bantuan langsung tunai (BLT), Khairul merespon bahwa pemberian pun kerap tidak tepat sasaran kepada masyarakat yang memerlukan, terlebih warga yang tidak mampu.

"BLT ini tidak tepat sasaran, pengawalan harus dilakukan pemerintah sehingga tersalurkan dengan benar. Khawatirnya tidak sesuai data penerima BLT," ungkap dia.

Sekalipun, Khairul merasa BLT ini hanyalah sekadar pengalihan isu semata terkait kasus kenaikkan BBM tersebut. Sementara, ada bahan sembako, transportasi dan lainnya, serba naik di tengah masyarakat menjerit.

Menurutnya, sebuah alibi pemerintah saja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lewat BLT.

"Itu sebenarnya sudah jelas bahwa pemerintah ingin mengalihkan ke BLT ini, cuma jangka pendek saja. Cuma dampak kenaikkan BBM ini, jangka panjang. Tentu bakal menyengsarakan rakyat," tegasnya.

Anggota Komisi II DPRD Kalsel Noor Fajri didampingi Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah bertemu mahasiswa.

Mereka bersepakat nantinya untuk mengumpulkan setiap aspirasi masyarakat yang datang, dan bakal diundang dalam pertemuan terbatas dari elemen masyarakat.

"Nanti kita undang setelah semua elemen masyarakat menyampaikan aspirasinya, kemudian kita bakal duduk bersama untuk menyamakan persepsi," kata Noor Fajri.

Noor Fajri dan Gusti Abidinsyah menyepakati tuntutan aksi yang disampaikan oleh PMII Kalsel, sebagaimana tertuang dalam rekomendasi surat: menolak kenaikkan BBM bersubsidi, berantas mafia migas, pemberian BLT tepat sasaran, upaya pemenuhan ekonomi rakyat, peningkatan wirausaha, dan sebagainya.

Pukul 3.57, aksi massa membubarkan diri. Dan sejumlah personel gabungan terdiri dari Polres Batola, Polres Banjarbaru, Sabhara Polda Kalsel dan Polresta Banjarmasin mengamankan lapangan secara damai.