Pertanyakan Keseriusan DPR RI, KBIHU Darussalam: Kenapa Pansus Haji Tak Panggil Banyak Pihak Kunci?

STARBANJAR – Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Darussalam Martapura merasa ada kejanggalan dalam Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji yang dilakukan DPR RI.

H Ubaidillah dari KBIHU Darussalam Martapura mengatakan, banyak pihak menilai bahwa Pansus ini belum maksimal dalam menjalankan tugasnya.

“Salah satu yang paling mencolok adalah absennya sejumlah pihak kunci yang seharusnya dimintai keterangan terkait berbagai permasalahan yang terjadi selama penyelenggaraan ibadah haji,” ujar H Ubaidillah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/09/2024).

Ia juga mempertanyakan terkait dengan pihak Garuda Indonesia yang tidak dipanggil, sebab salah satu persoalan krusial yang seringkali menjadi sorotan adalah keterlambatan penerbangan yang dilakukan oleh maskapai Garuda Indonesia.

“Hal ini tentu sangat mengganggu kenyamanan dan kekhusyukan ibadah para jemaah haji. Pertanyaannya, mengapa Pansus Haji enggan memanggil pihak Garuda Indonesia untuk dimintai pertanggungjawaban atas permasalahan tersebut?,” tanya H Ubaidillah.

Dia menyebut selain Garuda, Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN selaku pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kinerja BUMN juga menurutnya harus turut dipanggil.

Bahkan visa ziarah untuk berhaji juga tidak luput dari sorotannya. Karena ada peran Kemenlu dan Kemenkumham dalam penerbitan bisa ziarah.

H Ubaidillah mengatakan, maraknya kasus penggunaan visa ziarah untuk menunaikan ibadah haji menjadi persoalan serius yang perlu diusut tuntas. Dalam konteks ini, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memiliki peran yang sangat penting.

“Kemlu bertanggung jawab atas hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, termasuk Arab Saudi, sedangkan Kemenkumham bertanggung jawab atas pengelolaan keimigrasian. Lantas, mengapa kedua kementerian ini tidak dipanggil oleh Pansus Haji untuk memberikan penjelasan terkait permasalahan tersebut? ” tegas H Ubaidillah.

Bahkan dari segi kesehatan para jemaah haji yang diawaki oleh Kemenkes juga tidak luput disorotinya, karena masalah kesehatan jemaah haji menjadi perhatian serius, meningkat angka kematian jemaah haji setiap tahunnya menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem kesehatan yang diterapkan selama penyelenggaraan ibadah haji.

Ia berpendapat Kemenkes sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat seharusnya dimintai pertanggungjawaban terkait penilaian kesehatan jemaah haji (istitha’ah) dan penyebab kematian jemaah.

Lebih lanjut, H Ubaidillah mengatakan adanya dugaan pemalsuan data kependudukan, yang diperani oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pasalnya dugaan kasus pemalsuan data kependudukan jemaah haji juga menjadi sorotan.

“Kemendagri sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan data kependudukan seharusnya turut dilibatkan dalam proses penyelidikan. Pasalnya, Kemendagri memiliki data yang sangat penting untuk mengungkap kasus pemalsuan data,” bebernya.

Tidak hanya itu pengadaan makanan untuk jemaah yang diawaki oleh Kementerian Perdagangan, peran organisasi masyarakat islam dari Fatwa Keagamaan, juga tidak luput dikritisi olehnya.

“Kualitas makanan yang disediakan bagi jemaah sering menjadi keluhan. Untuk Ormas-ormas Islam ini juga memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait pelaksanaan haji, sehingga fatwa yang mereka keluarkan sangat berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, Pansus Haji seharusnya melibatkan ormas-ormas Islam untuk memberikan masukan terkait berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji,” paparnya.

Lebih jauh Ubaidillah mengatakan, dengan absensinya sejumlah pihak kunci dalam Pansus Haji menimbulkan pertanyaan besar tentang keseriusan DPR dalam mengungkap berbagai permasalahan yang terjadi selama penyelenggaraan ibadah haji.

“Pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait sangat penting untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan akurat, sehingga dapat diambil langkah-langkah perbaikan yang efektif,” ucapnya.

H Ubaidillah mengatakan, tindakan yang perlu dilakukan oleh DPR RI, adalah harus sesegera mungkin memanggil semua pihak kunci ini untuk memberikan keterangan.

“Jadi dari pemerintah juga harus meningkatkan koordinasi antar kementerian atau lembaga terkait dalam penyelenggaraan ibadah haji. Untuk Ormas Islam juga harus lebih aktif memberikan masukan dan solusi untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji,” kata H Ubaidillah.

“Selain itu, untuk masyarakat juga harus mengingatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan menyampaikan aspirasi kepada pihak berwenang. Dengan adanya kerja sama yang baik antara semua pihak, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang dapat berjalan lebih baik dan lebih memberikan manfaat bagi para jemaah haji,” tandasnya.