Bagikan:
STARBANJAR - Prabowo Subianto yang telah ditetapkan memenangkan Pilpres versi quick count belum membuat keputusan untuk menyesuaikan subsidi energi.
Hal ini disampaikan seorang anggota senior timnya setelah media melaporkan kemungkinan presiden baru akan menargetkan subsidi sebagai langkah pertamanya setelah menjabat pada bulan Oktober.
Prabowo telah disarankan untuk meninjau kembali subsidi bahan bakar yang mahal, yang mencapai Rp500 triliun (US$32 miliar) tahun lalu. Ini untuk memastikan hanya orang miskin yang diuntungkan, tetapi tidak jelas apakah dia akan menerima saran tersebut.
“Saya tidak bisa mengatakan (Prabowo) telah menyetujuinya, tetapi saran dari tim ahli adalah agar anggaran negara lebih efisien,” kata wakil ketua tim kampanyenya, Eddy Soeparno, kepada Reuters Jumat 16 Februari 2024.
Prabowo menyatakan kemenangan setelah penghitungan cepat (quick counts) tidak resmi oleh lembaga jajak pendapat independen—yang telah terbukti akurat dalam pemilihan sebelumnya—menunjukkan mantan komandan pasukan khusus itu meraih sekitar 58% suara dalam pemilihan presiden Rabu, 14 Februari 2024.
Setelah hasilnya dikonfirmasi secara resmi, pemerintahan baru akan mulai menjabat pada bulan Oktober.
Indonesia saat ini mensubsidi beberapa jenis tarif bahan bakar dan listrik, sebuah kebijakan yang menjaga inflasi tetap rendah tetapi telah membuat kas negara rentan terhadap perubahan harga minyak global.
Janji dan komentar kampanye Prabowo untuk mengambil lebih banyak utang publik telah memicu kekhawatiran di antara lembaga pemeringkat dan ekonom tentang rekam jejak disiplin fiskal negara tersebut.
“Kami yakin risiko fiskal jangka menengah telah meningkat, mengingat beberapa janji kampanye Prabowo yang mahal, termasuk program makan siang gratis sebesar sekitar 2% dari PDB, dan pernyataannya bahwa Indonesia dapat mempertahankan rasio utang/PDB pemerintah yang jauh lebih tinggi,” ujar Thomas Rookmaaker, kepala penguasa Asia-Pasifik di Fitch Ratings.
Tim Prabowo memperkirakan bahwa program makan siang dan susu gratis yang menjadi ciri khasnya dapat menghabiskan anggaran pemerintah sebesar Rp450 triliun per tahun.
Calon presiden yang kemungkinan besar akan terpilih juga berjanji untuk melanjutkan proyek warisan penting Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota ke kota yang masih dalam tahap pembangunan bernama Nusantara di hutan Kalimantan, yang diperkirakan akan menghabiskan total US$32 miliar.
Kekhawatiran tentang manajemen fiskal Prabowo telah memicu spekulasi di pasar keuangan tentang siapa yang akan dipilihnya sebagai menteri keuangan untuk menggantikan Sri Mulyani Indrawati, yang sangat dihormati.
“Ke depan, karena pemerintah bertujuan untuk pertumbuhan yang tinggi, kemungkinan menteri keuangan yang baru menjadi seseorang yang mengadvokasi perluasan kebijakan fiskal yang agresif tidak dapat dikesampingkan,” ungkap Ryota Abe, seorang ekonom di Sumitomo Mitsui Banking Corporation, dikutip dari Reuters, pada Jumat, 16 Februari 2024.
Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Distika Safara Setianda pada 16 Feb 2024