Akademisi FISIP ULM Sebut Wacana Pemindahan Ibukota Batola Bagian dari Diskursus Publik
STARBANJAR - Anggota Komisi II DPR RI HM Rifqinizamy Karsayuda melempar wacana pemindahan ibukota Kabupaten Barito Kuala ke Kecamatan Alalak.
Hal ini guna menyelaraskan program pembangunan kawasan terintegritas Banjarbakula akronim dari Banjarmasin-Banjarbaru-Tanah Laut dan Barito Kuala.
Wacana ini praktis memantik kritik, salah satunya Dosen Sosiologi dan Antropologi FKIP ULM, yang juga tokoh masyarakat Batola Nasrullah.
Pria yang akrab disapa Inas tersebut lebih mempertimbangkan aspek historis dan perkembangan kota.
Akademisi FISIP ULM Banjarmasin, Dr. Fahrianoor, menilai wacana pemindahan ibu kota Kabupaten Barito Kuala (Batola) ke kecamatan Alalak hal yang wajar, dan bagian dari diskursus publik.
Menurutnya, mewacanakan pemindahan ibu kota merupakan hak setiap warga negara.
“Itu bagus, persoalan liar atau tidak liar dalam tendensi tertentu terlalu dini dilontarkan, dalam pandangan komunikasi politik berwacana itu sah-sah saja,” ucap Fahri, Jumat (6/1/2023).
Ia berdalih wacana pemindahan ibu kota bukan hal yang tabu.
Ambil contoh pemindahan ibu kota provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru.
Padahal Banjarmasin memiliki nilai sejarah. Pun demikian dengan ibu kota negara Republik Indonesia yang pindah ke Paser Penajam Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim).
“Secara rasional, Banjarmasin kurang apa historisnya, toh pindah ke kota Banjarbaru. Kenapa pindah? Ini kan berdasarkan kebijakan kebutuhan sekarang, tuntutan zaman, perubahan ini tidak bisa dilawan, kalau Banjarmasin secara historis memiliki nilai-nilai iya, toh Jakarta sebagai ibu kota negara juga dipindah ke Kalimantan,” jelasnya.
Dalam konteks demokrasi, sambung dia, semua orang boleh-boleh saja berwacana. Dilihat dari birokrasi pelayanan, yang mana prinsip pelayanan harus mendekati masyarakat.
“Kalau ini diwacanakan sah-sah saja, tidak ada yang tabu, apakah ada tendensi politik, ya tidak masalah karena itu tidak dinafikan. Harusnya ini menjadi bahan perdiskusian publik, bagaimana bisa melahirkan nilai nilai yang berdasar,” pungkasnya.