Anggota DPR-DPD RI Diundang Mahasiswa Kalsel Bahas Omnibus Law dalam Sidang Parlemen Rakyat

STARBANJAR – Dalam rangka meminta pertanggung jawaban wakil rakyat dapil Kalsel baik DPR maupun DPD terkait pengesahan UU Omnibulaw (Cipta Kerja), besok (19/10/20) OKP Cipayung Plus gelar parlemen rakyat.

Parlemen rakyat yang direncanakan akan digelar di Gedung DPRD Kalsel ini tentu dilaksanakan bertepatan dengan masa reses 15 anggota DPR dan DPD dapil Kalsel.

Sebagai informasi parlemen rakyat besok hari merupakan salah satu gebrakan Cipayung Plus dalam rangka dialektika sekaligus diskusi dengan anggota DPR maupun DPD dapil Kalsel dalam meminta pertanggungjawaban mereka sebagai wakil rakyat mengenai pengesahan UU Omnibuslaw (Ciptakerja).

“Disini kita meminta anggota dewan kita khususnya dari dapil Kalsel di DPR maupun DPD mempertanggung jawabkan apa yang telah mereka putuskan, ”tutur Alfiansyah selaku Ketua KAMMI Kalsel bertepatan saat konferensi pers Cipayung Plus, Sabtu (10/10/20)

Selain Alfi juga ada Zaini yang meradang akibat keputusan yang telah diambil oleh wakil rakyat dapil kalsel.

“Mereka (anggota DPR dan DPD RI, red) mewakili rakyat Kalsel. Padahal sudah jelas bahwa UU tersebut ditolak di Kalsel. Artinya, itu tanggung jawab moril mereka. Seharusnya yang mereka suarakan itu adalah suara penolakan, bukan suara mendukung," ujarnya. 

"Bahasa sederhananya ya gitu. Makanya kita harus tanya nih ke mereka, kok bisa sepert itu. Rakyat kalsel mana yang mereka wakili begitu, yang disuarakan yang mana itu,” tutur Ahmad Zaini selaku ketua IMM Kalsel.

Menyikapi hal tersebut Rifqi Karsayuda selaku anggota DPR RI Komisi V mengaku siap berhadir dalam parlemen rakyat besok jika tidak ada halangan. “Kalau saya sehat badan saya siap berhadir besok mudahan – mudahan teman kami yang 10 orang hadir termasuk anggota DPD yang 4 orang juga berkenan hadIr, karena dalam proses pembahasan ini DPD juga terlibat didalamnya,” tutur Rifqi.

Menurutnya, sebagai wakil rakyat tentu harus siap mempertanggungjawabkan kepada publik mengenai apa yang telah diputuskan dan apa yang telah dikerjakan.

“Kalau publik meminta pertanggungjawaban kami sebagai wakil rakyat tentu itu sangat rasional, kita tidak boleh lari kita harus hadapi, “ ungkap Wakil ketua DPD PDIP Kalsel ini.

“Jangan sampai dipemilu saja kita minta tolong publik , tapi pada saat misalnya report kinerja kita tidak siap mempertanggungjawabkan,”tambahnya.