STARBANJAR - Perdana Menteri <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/thailand">Thailand</a>, Srettha Thavisin, menyatakan ekonomi negaranya tengah berada dalam krisis. Dia menekankan pentingnya melanjutkan kebijakan kontroversialnya untuk memberikan bantuan digital sebesar 500 miliar baht (US$14,23 miliar).Dalam pidatonya di sebuah forum, Srettha menyatakan kondisi ekonomi tidak baik dengan jumlah kedatangan wisatawan asing yang kurang dari target. Dia akan memberikan prioritas pada upaya menarik investasi asing serta menangani utang rumah tangga.“Perlu ada stimulus ekonomi yang besar,” kata Srettha, yang juga menjabat sebagai menteri keuangan, seraya menambahkan rencana untuk mengatasi <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/utang">utang</a> akan diumumkan pada 12 Desember.Komentarnya muncul beberapa hari setelah data dari lembaga perencanaan negara menunjukkan pertumbuhan yang lebih rendah dari yang diharapkan, sebesar 1,5% pada kuartal Juli-September dibandingkan tahun sebelumnya. Angka itu menjadi laju pertumbuhan terendah tahun ini, akibat ekspor yang lemah dan pengeluaran pemerintah.Thailand mencatat kedatangan 23,85 juta wisatawan asing dari 1 Januari hingga 19 November, dengan pengeluaran sebesar 1 triliun baht.Thailand bertujuan untuk mencapai kedatangan sebanyak 28 juta orang, dibandingkan dengan rekor sebelum pandemi yang hampir mencapai 40 juta kunjungan wisatawan asing pada tahun 2019, yang menghabiskan 1,91 triliun baht.Kebijakan dompet digital Srettha, yang melibatkan pemberian bantuan sebesar 10.000 baht kepada 50 juta warga Thailand pada tahun depan untuk dibelanjakan di daerah mereka, telah mendapat kritik dalam beberapa bulan terakhir dari para ekonom dan mantan gubernur sentral atas risiko pelanggaran disiplin keuangan.Dalam beberapa pekan terakhir, pejabat pemerintah menggambarkan ekonomi berada dalam krisis, sehingga memerlukan rencana unggulannya.Srettha, seorang taipan real estat dan pendatang baru di dunia politik, menargetkan pertumbuhan rata-rata 5% per tahun selama empat tahun ke depan di ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara, yang tumbuh rata-rata 1,9% selama dekade terakhir, tertinggal dari rekan-rekan regionalnya.Berbicara di forum yang sama, Gubernur Bank of Thailand Sethaput Suthiwartnarueput mengatakan <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/kebijakan-fiskal">kebijakan fiskal </a>dan moneter negara ini membutuhkan ruang untuk memastikan ekonomi tetap tangguh seiring pertumbuhannya.“Unsur ketahanan antara lain stabilitas, neraca yang kuat, kebijakan fiskal dan moneter dengan berbagai pilihan,” katanya, dikutip dari Reuters, Kamis, 23 November 2023.Pada bulan September, Bank of Thailand (BOT) secara tak terduga menaikkan suku bunga acuan (THCBIR=ECI) sebesar seperempat poin menjadi 2,50%, tertinggi dalam satu dekade, mengatakan pertumbuhan dan inflasi akan meningkat tahun depan. Kebijakan akan diulas kembali pada tanggal 29 November.<blockquote>Tulisan ini telah tayang di <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/pm-thailand-sebut-ekonomi-dalam-krisis-butuh-stimulus">www.trenasia.com</a> oleh Distika Safara Setianda pada 23 Nov 2023&nbsp;</blockquote>

Thailand

Perdana Menteri Thailand, Srettha Thavisin, menyatakan ekonomi negaranya tengah berada dalam krisis. Dia menekankan pentingnya melanjutkan kebijakan kontroversialnya untuk memberikan bantuan digital sebesar 500 miliar baht (US$14,23 miliar).

Butuh Stimulus, PM Thailand Sebut Ekonomi dalam Krisis