JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyediakan makanan bergizi bagi seluruh anak Indonesia mulai tahun 2025. Dalam keterangannya, Presiden mengundang berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, untuk berkontribusi. Prabowo menekankan bahwa partisipasi tersebut harus memenuhi kriteria efisiensi, tepat sasaran, dan bebas dari potensi kebocoran.“Kemudian, dari pemda juga ingin ikut, serta para gubernur, bupati ingin ikut, monggo kami buka siapa pun yang mau ikut serta boleh, yang penting efisien, tepat sasaran, dan tidak ada kebocoran,” terang Prabowo kala menghadiri acara Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia, di Jakarta, dikutip Jumar, 17 Januari 2024.Selain itu Prabowo juga menanggapi pernyataan Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, mengusulkan agar dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dapat digunakan untuk mendukung Program MBG. Dalam argumennya, Sultan berpendapat penggunaan dana ZIS ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat lebih dalam dalam program tersebut.&nbsp;“Yang ngurus zakat saya kira ada pengurusnya, tetapi yang jelas dari pemerintah kami siap semua anak-anak Indonesia akan kami beri makan tahun 2025 ini,” tambah Prabowo.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://balinesia.id/read/menguak-alasan-ka-argo-parahyangan-ganti-nama-per-1-februari-2025">Menguak Alasan KA Argo Parahyangan Ganti Nama Per 1 Februari 2025</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://balinesia.id/read/anoboy-ilegal-ini-link-nonton-anime-jujutsu-kaisen-gratis-dan-legal">Anoboy Ilegal, Ini Link Nonton Anime Jujutsu Kaisen Gratis dan Legal</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://balinesia.id/read/syarat-mendapatkan-insentif-p-pn-bm-3-persen-untuk-mobil-hybrid">Syarat Mendapatkan Insentif PPnBM 3 Persen untuk Mobil Hybrid</a></li></ul><h2>Golongan Orang yang Berhak Menerima Zakat</h2>Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat. Zakat bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta harus didistribusikan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.Berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat harus direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dipertanggungjawabkan secara baik dan transparan.Dalam Islam sendiri orang yang berhak menerima zakat sudah diatur ketentuannta, berikut adalah golongan orang yang berhak menerima zakat:Fakir: Orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hariannya.Miskin: Orang yang memiliki sumber penghasilan, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.Amil: Orang yang mengurus penerimaan dan pembagian zakat.Mualaf: Orang yang baru memeluk agama Islam.Hamba Sahaya: Orang yang belum merdeka atau menjadi budak.Gharim: Orang yang memiliki hutang dan kesulitan untuk membayarnya.Fii Sabilillah: Orang yang sedang berjuang di jalan Allah.Ibnu Sabil: Orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/starship-milik-elon-musk-meledak-simak-perbandingan-ukurannya-dengan-roket-lain">Starship Milik Elon Musk Meledak, Simak Perbandingan Ukurannya dengan Roket Lain</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/tertinggi-sepanjang-masa-simak-harga-emas-antam-terbaru">Tertinggi Sepanjang Masa, Simak Harga Emas Antam Terbaru</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/saham-ratu-kembali-mentok-ara-harga-sudah-naik-276-persen-sejak-ipo">Saham RATU Kembali Mentok ARA, Harga Sudah Naik 276 Persen Sejak IPO</a></li></ul><h2>Apakah Program MBG Bisa Dibiayai Zakat?</h2>Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha, menilai pemerintah perlu berhati-hati dalam mempertimbangkan usulan pemanfaatan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meskipun tujuan program MBG adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan makanan bergizi, penting untuk mengevaluasi apakah program tersebut sesuai dengan kriteria golongan yang berhak menerima zakat seperti yang telah disebutkan di atas."Jangan terburu-buru. Tanya dulu para ulama di NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al-Washliyyah, dan lain-lain. Yang dibahas, ya itu apa hukumnya mengalokasikan dana zakat untuk mendukung program pemerintah," ujar Toha dalam keterangan tertulis di Jakarta.Dalam hal ini, jika program MBG ditujukan untuk membantu golongan fakir, miskin, atau golongan lainnya yang berhak menerima zakat, maka program tersebut dapat dipertimbangkan. Namun, keputusan akhir tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang baik dan transparan serta mematuhi landasan hukum yang berlaku.“Apa kita tega mengkategorikan semua pelajar yang menjadi sasaran MBG itu fakir atau miskin. Ingat, program MBG ini untuk semua golongan,” pungkas Toha.<blockquote>Tulisan ini telah tayang di <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/apakah-program-mbg-bisa-dibiayai-zakat">www.trenasia.com</a> oleh Muhammad Imam Hatami pada 17 Jan 2025&nbsp;</blockquote><blockquote>Tulisan ini telah tayang di <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://balinesia.id/read/bolehkah-program-mbg-dibiayai-dengan-dana-zakat">balinesia.id</a> oleh Redaksi pada 23 Jan 2025 &nbsp;</blockquote>

JUSTINA.png

Zakat.jpeg

Bolehkah Program MBG Dibiayai dengan Dana Zakat?

Selain itu Prabowo juga menanggapi pernyataan Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, mengusulkan agar dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dapat digunakan untuk mendukung Program MBG. Dalam argumennya, Sultan berpendapat penggunaan dana ZIS ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat lebih dalam dalam program tersebut. 

Dana Zakat untuk Program MBG, Apa Hukumnya?