Jalan Nasional Terputus Diterjang Banjir, GMNI Kalsel Dorong Pembangunan Jalan Bebas Hambatan
STARBANJAR – Musibah banjir yang menerjang puluhan kecamatan di Kalimantan Selatan dalam satu pekan terakhir membuat kerugian yang tidak sedikit. Salah satunya oprit jembatan di Desa Bawahan Pasar Kecamatan Mataraman amblas. Tak ayal mengakibatkan terputusnya jalan nasional yang menghubungkan Banjarmasin - Hulu Sungai.
Seperti yang diketahui jalan tersebut merupakan akses darat utama Banjarmasin - Hulu Sungai. Sontak kemacetan pun tak dapat dihindari.
Pelaksana Tugas Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Selatan Luthfi Rahman berpendapat peristiwa ini menjadi catatan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat serta stakeholder lainnya agar dapat melakukan pembenahan intensif Jalan Nasional yang menghubungkan Banjarmasin - Hulu Sungai.
“Putusnya jalan utama Banjarmasin - Hulu Sungai ini sangat merugikan masyarakat dan berdampak buruk untuk perekonomian akibat tertundanya jalur distribusi. Perlu ada pembenahan yang intensif dengan direncanakan pembangunan jalur baru seperti tol yang menghubungkan Banjarmasin - Hulu Sungai yang melingkupi Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong”, ujar Luthfi saat diwawancarai, Kamis (14/1/2021).
Terlebih saat ini tuturnya, dari 4.2 juta penduduk Kalimantan Selatan, 35% diantaranya berada di daerah Hulu Sungai. Oleh karena itu terputusnya akses darat yang menghubungkan Banjarmasin - Hulu Sungai ini tidak ingin terulang kembali kembali.
“Pembaharuan jalur akses utama ini menjadi sebuah keharusan seiring dengan bertambahnya kepadatan penduduk di daerah Hulu Sungai yang pasti membutuhkan aksesibilitas yang memadai”, tambahnya.
Luthi menyebut pembangunan akses darat baru seperti tol ataupun jalan bebas hambatan Banjarmasin – Hulu Sungai mutlak untuk dilakukan secepatnya.
“Melihat saat ini terbangunnya Jalur jalan bebas hambatan Banjarbaru - Tanah Bumbu. Tinggal bagaimana hal ini dapat diperjuangkan bersama oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan DPR RI Dapil Kalimantan Selatan agar mendapatkan atensi Pemerintah Pusat,” tandasnya.