JAKARTA – Kerja keras kerap dipandang sebagai jalan utama untuk meraih kesejahteraan. Namun pada kenyataannya, banyak orang yang sudah bekerja penuh waktu, bahkan hingga lembur, tetapi kondisi keuangannya tak kunjung membaik. Lalu, di mana letak persoalannya?Berbagai data dan kajian menunjukkan bahwa kemiskinan atau rapuhnya kondisi finansial tidak hanya ditentukan oleh rajin atau tidaknya seseorang bekerja. Selain faktor internal dari individu, terdapat pula faktor eksternal seperti sistem dan struktur ekonomi yang ikut memengaruhi keadaan tersebut.Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2024 menunjukkan hanya sekitar 11,43% kepala rumah tangga miskin yang tidak bekerja. Angka ini hampir sama dengan kepala rumah tangga tidak miskin yang tercatat 11,14%.Artinya, mayoritas penduduk miskin di Indonesia justru bekerja. Fakta ini mematahkan stigma bahwa kemiskinan identik dengan kemalasan. Lalu, mengapa kerja keras belum tentu berujung pada kesejahteraan?Baca juga : <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.id/read/data-kemiskinan-ri-ilusi-statistik-dengan-metode-usang">Data Kemiskinan RI, Ilusi Statistik dengan Metode Usang</a><h2>Sisi Internal : Cara Kelola Uang dan Pola Pikir</h2>Rendahnya literasi keuangan menjadi salah satu akar persoalan mengapa banyak orang tetap kesulitan secara finansial meski bekerja keras setiap hari. Tidak sedikit pekerja yang memperoleh penghasilan tetap, namun tidak memiliki perencanaan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.&nbsp;Tanpa anggaran yang jelas, dana darurat, tabungan, ataupun instrumen investasi, pendapatan bulanan cenderung habis untuk kebutuhan rutin dan konsumsi spontan.Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperlihatkan masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan. Pada 2025, tingkat literasi pasar modal tercatat baru 17,78%, sementara literasi di sektor fintech lending sekitar 24,9%.&nbsp;Di sisi lain, tingkat inklusi keuangan sudah mendekati 80%, sedangkan literasi berada di kisaran 60%. Artinya, akses terhadap layanan keuangan jauh lebih cepat berkembang dibanding pemahaman masyarakat dalam mengelolanya.Kesenjangan antara inklusi dan literasi ini memunculkan risiko serius. Banyak masyarakat memiliki akses ke pinjaman digital, paylater, hingga investasi daring, tetapi belum sepenuhnya memahami konsekuensi bunga, risiko gagal bayar, maupun potensi penipuan.&nbsp;Akibatnya, sebagian terjebak dalam pinjaman online ilegal atau praktik keuangan berisiko tinggi. Akses yang luas tanpa bekal pengetahuan memadai dapat mempercepat siklus utang, bukan memperkuat kondisi finansial.Di sisi lain, pola kerja sebagian besar masyarakat masih bertumpu pada pertukaran waktu dan tenaga dengan uang. Selama bekerja, penghasilan mengalir. Namun ketika sakit, terkena pemutusan hubungan kerja, atau memasuki usia tidak produktif, pemasukan ikut terhenti.&nbsp;Kondisi ini kerap disebut sebagai “rat race”, yakni situasi ketika seseorang terus berlari memenuhi kebutuhan hidup tanpa sempat membangun aset atau sumber pendapatan pasif.Fenomena lain yang memperburuk keadaan adalah lifestyle inflation. Ketika pendapatan meningkat, gaya hidup ikut naik. Tambahan penghasilan yang seharusnya bisa dialokasikan untuk investasi atau memperbesar aset justru habis untuk konsumsi mulai dari gawai terbaru, kendaraan, hingga gaya hidup nongkrong dan liburan. Tanpa disiplin finansial, kenaikan gaji tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan jangka panjang.Baca juga :<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.id/read/saran-warren-buffett-5-kebiasaan-finansial-yang-harus-dihindari-agar-tidak-miskin"> Saran Warren Buffett: 5 Kebiasaan Finansial yang Harus Dihindari Agar Tidak Miskin</a>Masalah kompetensi juga menjadi faktor penting. Pekerjaan dengan keterampilan rendah umumnya menawarkan upah yang lebih kecil dan ruang kenaikan pendapatan yang terbatas. Tanpa peningkatan kemampuan, sertifikasi, atau pendidikan tambahan, pekerja sulit bersaing di pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif.&nbsp;Selain faktor ekonomi dan pendidikan, aspek budaya dan lingkungan turut berpengaruh. Keyakinan bahwa kondisi finansial sepenuhnya merupakan takdir atau sesuatu yang tidak bisa diubah dapat melemahkan motivasi untuk memperbaiki keadaan.&nbsp;Sikap pasrah terhadap keadaan sering kali menghambat upaya meningkatkan keterampilan, mencari peluang baru, atau membangun perencanaan keuangan yang lebih baik.<h2>Sisi Eksternal : Struktur Ekonomi dan Sistem</h2>Di luar kendali individu, terdapat faktor struktural yang membuat mobilitas ekonomi menjadi sulit. Pertumbuhan ekonomi sekitar 5% dan tingkat pengangguran di bawah 5% kerap dianggap positif. Namun di balik itu, sekitar 80% lapangan kerja baru sejak 2019 tercipta di sektor informal.Pekerjaan informal umumnya memiliki produktivitas rendah, upah minim, dan tanpa jaminan sosial. Rata-rata pendapatan pekerja informal pada 2023 sekitar Rp1,9 juta per bulan, jauh di bawah rata-rata upah minimum formal yang mencapai Rp2,9 juta.Kondisi ini membuat banyak pekerja rentan secara finansial meskipun tidak menganggur. Menurut World Bank (Bank Dunia), sepertiga ketimpangan disebabkan oleh faktor di luar kendali individu, seperti tempat lahir, latar belakang keluarga, dan pendidikan orang tua.Ketimpangan akses pendidikan menjadi salah satu akar persoalan yang memperlebar jurang kesejahteraan. Anak dari keluarga miskin rata-rata hanya menempuh pendidikan selama 6,48 tahun, sementara anak dari keluarga tidak miskin mencapai 8,82 tahun.&nbsp;Selisih lebih dari dua tahun ini terlihat kecil di atas kertas, tetapi berdampak besar dalam praktik. Pendidikan yang lebih singkat berarti keterbatasan dalam penguasaan keterampilan dasar, akses ke jenjang pendidikan menengah dan tinggi, serta peluang memperoleh pekerjaan formal dengan upah lebih layak.Perbedaan tersebut pada akhirnya menciptakan “garis start” yang tidak setara dalam persaingan kerja. Anak dari keluarga mampu umumnya memiliki akses lebih baik terhadap sekolah berkualitas, kursus tambahan, teknologi, hingga jaringan sosial yang mendukung.&nbsp;Sebaliknya, anak dari keluarga kurang mampu sering kali harus membantu ekonomi keluarga sejak dini atau menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan. Akibatnya, ketika memasuki dunia kerja, peluang mereka sudah lebih sempit dibandingkan kelompok yang lebih beruntung secara ekonomi.Ketimpangan ini juga berpotensi menciptakan siklus kemiskinan antargenerasi. Pendidikan yang rendah membatasi akses terhadap pekerjaan dengan produktivitas dan upah tinggi. Pendapatan yang terbatas kemudian memengaruhi kemampuan keluarga untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka di masa depan. Tanpa intervensi kebijakan yang kuat, kondisi ini dapat terus berulang dan memperdalam ketimpangan sosial.Di sisi lain, struktur kepemilikan aset di Indonesia turut memperparah ketimpangan. Diperkirakan sekitar 50% aset nasional dikuasai oleh 1% kelompok terkaya. Konsentrasi kekayaan yang tinggi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya terdistribusi secara merata.&nbsp;Kelompok dengan aset besar memiliki daya tahan yang jauh lebih kuat terhadap guncangan ekonomi. Ketika terjadi krisis, inflasi, atau perlambatan ekonomi, mereka masih memiliki cadangan dana, investasi, dan diversifikasi aset yang dapat menopang kondisi keuangan.&nbsp;Sebaliknya, rumah tangga berpendapatan rendah yang tidak memiliki tabungan memadai atau aset produktif lebih rentan jatuh kembali ke jurang kemiskinan saat menghadapi krisis.Data menunjukkan kelas menengah Indonesia menyusut dari 21% pada 2019 menjadi 17% pada 2023. Sementara kelompok aspiring middle class yang rentan miskin membesar hingga hampir setengah populasi.Kelompok ini kerap tidak memenuhi syarat bantuan sosial karena tidak tergolong miskin, tetapi juga belum cukup kuat secara finansial untuk menghadapi krisis. Kesimpulannya, kerja keras memang fondasi penting, tetapi bukan satu-satunya penentu kesejahteraan. Ada kombinasi faktor internal dan eksternal yang saling memengaruhi.Dari sisi individu, peningkatan literasi keuangan, pengelolaan anggaran, investasi, serta pengembangan keterampilan menjadi langkah penting untuk naik kelas ekonomi. Namun di sisi lain, dibutuhkan kebijakan yang memperluas lapangan kerja formal, memperbaiki kualitas pendidikan, serta memperkuat jaring pengaman sosial agar mobilitas ekonomi lebih inklusif.Dengan demikian, persoalan “kerja keras tapi tetap bokek” bukan hanya soal individu gagal mengatur uang, melainkan cerminan kompleksitas sistem ekonomi yang masih menyisakan tantangan besar bagi sebagian masyarakat.<blockquote>Tulisan ini telah tayang di <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.id/read/sudah-banting-tulang-kenapa-masih-miskin-ini-penyebabnya">www.trenasia.id</a> oleh Muhammad Imam Hatami pada 27 Feb 2026&nbsp;</blockquote><blockquote>Tulisan ini telah tayang di <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://balinesia.id/read/alasan-mengapa-kita-tetap-miskin-meski-banting-tulang">balinesia.id</a> oleh Redaksi pada 27 Feb 2026 &nbsp;</blockquote>

JUSTINA.png

Aktivitas warga di perkampungan kumuh kawasan pesisir Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa, 11 Januari 2022. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia.com

Target Pengentasan Kemiskinan .jpg

Alasan Mengapa Kita Tetap Miskin Meski Banting Tulang

Kerja keras sering dianggap kunci sukses, tapi data BPS menunjukkan mayoritas orang miskin justru bekerja. Dimana letak persoalannya? Simak analisis lengkapnya.

Mengapa Kerja Keras Tak Selalu Berujung Kaya?