STARBANJAR - Menteri Keuangan <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/brasil">Brasil</a> Fernando Haddad mengumumkan penyesuaian pajak untuk membatasi tunjangan di berbagai sektor dan memastikan kompensasi fiskal, yang diperkirakan akan menghadapi tentangan di Kongres.Paket tersebut bertujuan untuk sepenuhnya menggantikan teks RUU yang diveto oleh Presiden Luiz Inacio Lula da Silva, hanya untuk dibatalkan oleh Kongres dua pekan lalu. Dalam konferensi pers, Haddad mengatakan semua langkah akan menjadi perintah eksekutif yang akan dirilis tahun ini.&nbsp;Setelah ditandatangani oleh Lula, langkah tersebut akan segera berlaku selama empat bulan. Namun akan membutuhkan persetujuan Kongres untuk melewati periode tersebut.“Perubahan tersebut menghapus aturan yang disetujui oleh anggota parlemen untuk kota-kota kecil dan mengurangi manfaat pajak bagi perusahaan, dan kemungkinan besar akan menghadapi pengawasan politik,” kata Senator Efraim Filho, penulis RUU yang ditargetkan oleh proposal penggantian.“Penerbitan perintah eksekutif bertentangan dengan keputusan yang dibuat oleh mayoritas besar di Kongres. Ini akan menghadapi perlawanan sejak awal,” tulisnya di media sosial, dikutip dari Reuters, Jumat, 29 Desember 2023.Haddad, yang menegaskan kembali niat pemerintah untuk mengejar neraca publik yang seimbang pada tahun 2024, sebelumnya telah mengindikasikan pemerintah akan mengajukan proposal pengganti RUU tersebut.Ini awalnya memperpanjang pembebasan pajak gaji untuk 17 sektor tenaga kerja hingga tahun 2027, dan dampaknya belum dimasukkan ke dalam anggaran tahun 2024.Menteri mengklarifikasi bahwa sebagian besar kerugian pendapatan, sekitar 15 miliar reais (US$3,09 miliar), diperkirakan akan timbul dari perubahan yang terkandung dalam teks yang mengurangi tingkat iuran penggajian untuk kota-kota kecil dari 20% menjadi 8%.Menurut Haddad, perintah eksekutif sekarang ditetapkan untuk menghapus seluruh bagian ini, yang akan dinegosiasikan lebih lanjut. Sekretaris dinas pendapatan, Robinson Barreirinhas, mengungkapkan, dampak yang tersisa dari RUU tersebut, sebesar 12 miliar reais, akan dikompensasikan dalam ukuran baru dengan penyesuaian <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/pajak">pajak</a> di tiga bidang.Pemerintah akan mengusulkan penghentian pembebasan pajak penggajian secara bertahap untuk sektor-sektor yang diuntungkan, dengan menyarankan sebagai ganti tarif standar 20% pada penggajian, perusahaan membayar 10% atau 15%, tergantung kategorinya, setara dengan satu upah minimum untuk masing-masing pekerja formal mereka.Menurut Haddad, alternatif ini memiliki biaya tahunan sebesar 6 miliar reais, yang akan diimbangi dengan perubahan yang bertujuan untuk mengurangi manfaat pajak pascapandemi yang diberikan kepada industri acara melalui program PERSE, yang pada akhirnya akan dihapuskan pada tahun 2025.Langkah ketiga akan membatasi kemampuan wajib pajak untuk mengimbangi pajak setiap tahun, tambah menteri. Barreirinhas menegaskan batas tahunan untuk kompensasi pajak belum ditetapkan dan akan diatur lebih lanjut, tetapi 30% adalah parameter yang bisa diadopsi.“Idenya adalah untuk menerapkan skala, semakin tinggi nilainya, semakin lama jangka waktu penggunaan kredit pajak, tetapi dibatasi hingga lima tahun,” ujarnya, seraya menambahkan pembatasan tersebut hanya berlaku untuk kredit pajak yang diterima dalam kasus hukum di atas 10 juta reais.Dalam catatan kepada klien, analis-analis di XP menilai positif proposal ini, menyebut probabilitas yang baik untuk mencapai keuntungan <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/fiskal">fiskal</a> dengan langkah-langkah ini, yang dapat meredakan distorsi saat ini.“Untuk saat ini, kami mempertahankan proyeksi defisit primer kami sebesar 91,6 miliar reais (0,8% dari PDB), tetapi risikonya cenderung ke arah peningkatan.”<blockquote>Tulisan ini telah tayang di <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/brasil-umumkan-penyesuaian-pajak-untuk-hadapi-krisis-ekonomi">www.trenasia.com</a> oleh Distika Safara Setianda pada 29 Dec 2023&nbsp;</blockquote>

Menteri Keuangan Brasil Fernando Haddad (Reuters/Adriano Machado)

Menteri Keuangan Brasil Fernando Haddad

Menteri Keuangan Brasil, Fernando Haddad, mengumumkan pada Kamis, penyesuaian pajak untuk membatasi tunjangan di berbagai sektor dan memastikan kompensasi fiskal, yang diperkirakan akan menghadapi tentangan di Kongres.

Menkeu Brasil Umumkan Penyesuaian Pajak untuk Hadapi Krisis Ekonomi