STARBANJAR - Sempat ditunda karena pandemi Covid-19, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Kalimantan Selatan, pemerintah akhirnya menetapkan tanggal 9 Desember mendatang pelaksanaan Pilkada serentak.
Imbas penundaan Pilkada menjadikan perubahan dari beberapa aspek lainnya seperti jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) maupun petugas KPPS dan pelaksanaan protokol kesehatan.
Ketua KPU Banjarmasin Rahmiati Wahdah menjelaskan ada penambahan TPS sebanyak 49 TPS dan KPPS berjumlah 9 KPPS yang tersebar di 5 Kecamatan se Kota Banjarmasin.
Menurut Rahmi begitu sapaan akrabnya, awalnya jumlah TPS terdapat 1,150 TPS, namun setelah mendengar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU RI beberapa waktu lalu alhasil menjadikan penambahan TPS dengan total 1.199 TPS.
"Penambahan jumlah TPS ini karena jumlah pemilih disetiap TPS terbatasnya akibat pandemi Covid-19 dengan jumlah pemilih di setiap TPS dibatasi hanya 500 orang," kata dia kepada awak media usai rapat koordinasi restrukturisasi dana hibah Pilkada 2020 di Aula Kayuh Baimbai, Senin (8/6/2020).
Atas dasar itu, Rahmi dan 4 komisioner lainnya mesti memetakan ulang letak dan jumlah TPS di Kota berjuluk Seribu Sungai itu, lalu dari hasil penambahan TPS maupun KPPS maka bertambah pula dana yang harus digelontorkan untuk proses Pilkada.
Beruntungnya pihak KPU dalam hal ini terkait penambahan dana tersebut dapat melakukan efisiensi anggaran dari dana hibah terdahulu.
"Paket lengkap secara keseluruhan penambahan anggaran tersebut berjumlah Rp650.982.150, jumlah ini setara dengan dana yang dilakukan efisiensi oleh KPU dari program sosialisasi, perjalanan dinas dan lainnya," tandas Rahmi.

Rapat koordinasi restrukturisasi dana hibah Pilkada 2020 

Meski TPS Dan KPPS Bertambah, KPU Banjarmasin Tidak Minta Tambahan Anggaran

STARBANJAR -Sempat ditunda karena pandemi Covid-19, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Kalimantan Selatan, pemerintah akhirnya menetapkan tanggal 9 Desember mendatang pelaksanaan Pilkada serentak.