Minimnya Riwayat Keuangan Jadi Alasan Generasi Milenial Sering Ditolak Pengajuan Kredit

STARBANJAR- Generasi milenial kerap ditolak saat pengajuan kredit di perbankan lantaran dinilai belum mempunyai riwayat keuangan.

Paramananda Setyawan dari fintech peer-to-peer lending PT FinAccel Teknologi Indonesia alias Kredivo mengungkapkan, mayoritas nasabah atau kurang lebih 60% di antaranya merupakan pengguna baru. Sementara itu, pertumbuhan pengguna tersebut bisa mencapai 200%-300% year-on-year (yoy).

“Mereka (generasi milenial) belum mempunyai financial historis sama sekali,” kata Nanda dalam acara virtual bertema Tata Kelola Innovative Credit Scoring untuk mendorong Inklusi Keuangan di Indonesia, Senin, 23 November 2020.

Untuk itu, ia menyebut bahwa data alternatif sangat diperlukan untuk mendapatkan innovative credit scoring. Hal ini berguna agar generasi ini bisa lebih mudah mendapatkan fasilitas keuangan.

Senada dengan hal ini, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan, akses data terhadap publik mesti dibuka untuk memudahkan credit scoring.

Terutama untuk milenial yang bekerja di sektor informal, kata dia, inovasi tersebut sangat penting. Sebab, saat diminta rekening gaji terkait pengajuan kredit, misalnya, pekerja di sektor ini mengalami kesulitan karena tidak memiliki bukti tertulis.

“Akhirnya pengajuan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) mereka ditolak,” kata Aviliani.

Padahal, lanjutnya, di sisi lain pemerintah mendorong program rumah bersubsidi untuk orang yang tidak mampu. Namun, karena tidak terekam oleh sistem perbankan, akhirnya portofolio calon nasabah tersebut tidak bisa terukur.

Credit Scoring Bantu Analisis Data

Lebih lanjut, Nanda mengungkapkan beberapa informasi penting yang bisa dimanfaatkan jika akses data publik dibuka.

Melalui informasi umum di BPJS Ketenagakerjaan, misalnya, pemberi kredit akan mengetahui riwayat pekerjaan customer selama tiga bulan terakhir.

“Informasi apakah customer bekerja dalam tiga bulan terakhir saja sudah sangat berguna bagi pemberi kredit,” ujarnya.

Selain itu, dari sisi validasi alamat, bisa dilakukan lewat data formal lainnya di pemerintahan. Sementara itu, jika dilihat dari sisi internal. Pertimbangan bisa dilihat dari analisis metode pengajuan.

“Misalnya user mengunggah data saat malam hari, secara risk profil, itu akan membedakan user yang apply di jam kerja,” tambahnya. Bahkan, perangkat yang digunakan juga dapat memberi informasi secara tidak langsung. Berdasarkan merek handphone, ini akan memperlihatkan proxy dari credit scoring itu sendiri.

Namun, Nanda juga mendorong pemerintah agar mempercepat pembentukan Undang-undang perlindungan data pengguna. Hal ini penting untuk membantu semua pihak, terutama tentang tata kelola data. Visibility akan berguna bagi industri keuangan, terutama yang berbasis digital.

“Penting untuk mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan,” ungkapnya.

Ia pun mengakui, ketersediaan data sebenarnya sudah ada, hanya tergantung bagaimana bisa dioptimalkan penggunaannya. Secara beriringan, data konsumen akan tetap terjaga, tapi di sisi lain juga dapat dipakai untuk industri keuangan.