STARBANJAR- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengucurkan dana sebesar Rp 57 Miliar sebagai bentuk jaring pengaman sosial selama Pandemi Covid-19. Dari angka tersebut, per kepala keluarga yang terdampak corona akan mendapat alokasi Rp 100 ribu selama tiga bulan berturut-turut.
Keputusan itu disampaikan oleh Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Kalsel, Abdul Haris Makkie di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, pada Senin (11/5/2020) sore. Menurut Haris, dana tersebut selanjutnya disalurkan kepada tim gugus tugas yang ada di kabupaten/kota se-Kalsel.
"Ada enam kabupaten/kota yang sudah siap. Yakni Hulu Sungai Selatan (HSS) dengan jumlah 800 KK, Kotabaru dengan jumlah 12.457 KK, Banjarbaru 6.720 KK, Banjarmasin 30.340 KK, Tabalong 13.209 KK, serta HSU 2.438 KK," ujarnya
Haris bercerita sebelumnya pemprov sudah melakukan kalkulasi ini dengan matang. Sehingga angka Rp 100 ribu per KK menjadi yang paling realistis sembari melihat kemampuan anggaran yang dimiliki pemerintah provinsi.
"Jadi selama tiga bulan untuk 13 kabupaten/kota dihitung sebesar Rp 57 miliar. Kami ingin pendataan benar-benar by name by address serta tidak tumpang tindih," pungkas Haris.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Siti Nuriyani,membenarkan adanya bantuan ini. Ia berkata, jaring pengaman sosial dari pemprov diperuntukkan bagi warga yang tidak menerima BLT dari pemerintah pusat, maupun bansos dari kabupaten/kota.
"Jadi datanya di luar yang itu. Harus benar-benar tepat sasaran kabupaten/kota melakukan pendataan," ujarnya.

Pemprov Kalsel Gelontorkan Dana Rp 100 Ribu per KK untuk Bansos Covid-19 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengucurkan dana sebesar Rp 57 Miliar sebagai bentuk jaring pengaman sosial selama Pandemi Covid-19. Dari angka tersebut, per kepala keluarga yang terdampak corona akan mendapat alokasi Rp 100 ribu selama tiga bulan berturut-turut.