STARBANJAR&ndash; Sejumlah pihak menyayangkan dicabutnya persyaratan lingkungan hidup dalam<a href="https://www.trenasia.com/tergesa-uu-cipta-kerja-buruh-berang-tapi-pengusaha-senang-pemerintah-dan-dpr-bela-siapa/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">&nbsp;Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker)</a>. Dikhawatirkan, investasi yang masuk tidak diimbangi dengan kepatuhan menjaga kelangsungan sumber daya alam.
Sebagai contoh, masuknya&nbsp;<a href="https://www.trenasia.com/uu-cipta-kerja-dongkrak-rupiah-ke-level-rp14-735-per-dolar-as/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">foreign direct investment&nbsp;(FDI)</a>&nbsp;di sektor pertanian harus dipastikan sejalan dengan keberadaan lahan yang sehat. Sebab, keberadaan lahan itu sendiri penting untuk keberlangsungan produksi pertanian.
<div class="google-auto-placed ap_container">&nbsp;</div>
&ldquo;Sayangnya,&nbsp;<a href="https://www.trenasia.com/uu-cipta-kerja-dorong-ihsg-tembus-level-psikologis-5-000-saham-bca-dan-mandiri-diborong-asing/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">persyaratan lingkungan dihilangkan dari UU</a>&nbsp;dan hanya akan diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah,&rdquo; kata Felippa Amanta, Head of Research CIPS, Rabu, 7 Oktober 2020 dilansir dari Trenasia.com -partner resmi Starbanjar-
Untuk meminimalisasi kurangnya fungsi reguleren pemerintah, Felippa mengusulkan sejumlah hal untuk memastikan kelestarian lingkungan tetap terjaga.
Pertama, tetap berlakunya kriteria untuk<a href="https://www.trenasia.com/uu-cipta-kerja-dorong-ihsg-tembus-level-psikologis-5-000-saham-bca-dan-mandiri-diborong-asing/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">&nbsp;analisis dampak lingkungan</a>, analisis dan manajemen risiko bagi hasil pertanian dengan rekayasa genetik, dan sistem tanggap darurat untuk menanggulangi terjadinya kebakaran.
Kedua, pemerintah tetap perlu memberlakukan adanya denda bagi bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi standar mutu dan persyaratan teknis minimal. Pemberlakuan sanksi bagi pelaku usaha yang membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat juga tetap diperlukan.
&ldquo;Penghapusan denda dan sanksi perlu ditinjau ulang oleh pemerintah mempertimbangkan dampak dari&nbsp;<a href="https://www.trenasia.com/uu-cipta-kerja-dongkrak-rupiah-ke-level-rp14-735-per-dolar-as/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kerusakan lingkungan</a>&nbsp;terhadap masyarakat,&rdquo; terang Felippa.
<h4>Fungsi Kontrol Pemerintah</h4>
Dengan hilangnya sanksi dan denda semakin mengurangi peran pemerintah dalam upaya menjaga kelangsungan lahan. Setidaknya perlu ada acuan dari pemerintah yang dapat dilihat oleh para pelaku usaha untuk berhati-hati dalam mengelola lahan.
Hal ini lantaran&nbsp;<a href="https://www.trenasia.com/tergesa-uu-cipta-kerja-buruh-berang-tapi-pengusaha-senang-pemerintah-dan-dpr-bela-siapa/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kelangsungan lingkungan dan sektor pertanian</a>&nbsp;sangat berhubungan erat. Sektor pertanian berkontribusi terhadap perubahan iklim karena adanya deforestasi, manajemen air melalui irigasi, degradasi tanah dan polusi yang disebabkan penggunaan pupuk dan pestisida yang kurang baik.
<a href="https://www.trenasia.com/uu-cipta-kerja-dongkrak-rupiah-ke-level-rp14-735-per-dolar-as/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Perubahan iklim&nbsp;</a>akan berdampak buruk terhadap pertanian karena cuaca yang tidak menentu mengakibatkan masa panen tidak menentu, cuaca ekstrem seperti banjir atau kemarau berkepanjangan dapat mengakibatkan gagal panen.
&ldquo;Hal ini, tidak sejalan dengan keinginan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian. &ldquo;
Jika pemerintah ingin mendorong pertumbuhan sektor pertanian seperti yang terlihat dari dimudahkannya investasi dan&nbsp;<a href="https://www.trenasia.com/uu-cipta-kerja-dorong-ihsg-tembus-level-psikologis-5-000-saham-bca-dan-mandiri-diborong-asing/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">izin usaha pertanian</a>, maka pemerintah juga patutnya memperhatikan isu pengelolaan lahan dan lingkungan ini.
Merujuk<a href="https://www.trenasia.com/tergesa-uu-cipta-kerja-buruh-berang-tapi-pengusaha-senang-pemerintah-dan-dpr-bela-siapa/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">&nbsp;data Bank Dunia</a>, &nbsp;kerugian akibat kebakaran hutan pada 2019 ditaksir mencapai US$5,2 miliar atau sekitar Rp72,75 triliun.
<div class="google-auto-placed ap_container">&nbsp;</div>
Kebakaran hutan dan lahan seluas 1,6 juta hektar ini juga menyebabkan kerugian kesehatan. Seperti gangguan pernapasan akut pada masyarakat sekitar dan kerugian lingkungan karena emisi karbon lepasannya.

Pengamat Sebut UU Ciptaker Bikin Lemah Pengawasan Pemerintah terhadap Nasib Lingkungan Hidup 

Sejumlah pihak menyayangkan dicabutnya persyaratan lingkungan hidup dalamUndang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Dikhawatirkan, investasi yang masuk tidak diimbangi dengan kepatuhan menjaga kelangsungan sumber daya alam.