STARBANJAR &nbsp;- Pakar hak asasi manusia PBB untuk <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/myanmar">Myanmar</a> meminta Amerika Serikat (AS) memperketat sanksi terhadap penguasa militer negara tersebut. Hal itu dengan memasukkan sumber pendapatan utama mereka, perusahaan minyak dan gas negara, dalam subjek sanksi. &nbsp;Hal itu untuk menghentikan aliran dana yang memicu konflik bersaudara di Myanmar. Pelapor Khusus PBB, Tom Andrews, yang mantan anggota Kongres <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/amerika-serikat">Amerika Serikat</a>, mengatakan sangat penting bagi Washington untuk mempertahankan tingkat dukungan kemanusiaan untuk korban rezim militer di dalam dan di luar Myanmar.Andrews mengatakan pada sidang Komisi Hak Asasi Manusia Tom Lantos Kongres AS bahwa ia merasa "khawatir" atas laporan bahwa beberapa donor, termasuk AS, yang mungkin akan mengurangi dukungan mereka untuk pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar.&nbsp;Dia menyebutkan bahwa Joint Response Plan (Rencana Tanggapan Bersama) yang mencakup pemberian makanan kepada anak-anak Rohingya di Bangladesh baru terdanai sebesar 32% tahun ini.Andrews memuji langkah Washington yang memberlakukan sanksi terhadap Bank Perdagangan Luar Negeri Myanmar dan Bank Investasi dan Komersial Myanmar pada bulan Juni. Namun ia menilai masih perlu dilakukan lebih banyak langkah.“Kita perlu lebih banyak sanksi yang dijatuhkan. Saya mendesak Amerika Serikat untuk bergabung dengan Uni Eropa dan segera memberlakukan sanksi terhadap sumber pendapatan terbesar tunggal rezim militer, Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar,” kata Andrews.“Jika Anda dapat menghentikan aliran uang, Anda dapat memotong kemampuan mereka untuk melanjutkan kekejaman ini,” ujarnya, merujuk pada kematian warga sipil di tangan militer.Dilansir dari Reuters, Kamis 14 September 2023, Andrews juga mendorong Washington untuk bekerja sama dengan negara-negara lain untuk menghambat akses rezim militer ke senjata.Bulan lalu, Washington memperluas sanksinya terhadap Myanmar untuk mencakup perusahaan atau individu asing yang membantu junta dalam memperoleh bahan bakar pesawat jet yang digunakan untuk melancarkan serangan udara.&nbsp;Junta militer Myanmar diperkirakan telah membunuh lebih dari 3.900 warga sipil sejak mengambil alih kekuasaan dalam kudeta tahun 2021. Pada bulan Januari, Amerika Serikat mengarahkan sanksi kepada direktur utama dan direktur utama pelaksana <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/perusahaan-minyak">Perusahaan Minyak</a> dan Gas Myanmar.Namun hingga saat ini AS belum melakukan langkah lebih lanjut terhadap perusahaan tersebut, meskipun mendapat dorongan dari kelompok hak asasi manusia dan aktivis yang menyuarakan tuntutan tersebut.Pejabat militer Myanmar telah mengurangi dampak sanksi dan mengatakan serangan udara mereka bertujuan untuk menargetkan pemberontak. Andrews mengatakan dalam sebuah laporan bulan Mei bahwa militer Myanmar telah mengimpor setidaknya US$1 miliar senjata dan bahan lainnya sejak kudeta tersebut. Junta militer meminta Rusia dan China membantu kampanyenya menghancurkan para penentang.&nbsp;<blockquote>Tulisan ini telah tayang di <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/perketat-sanksi-pada-junta-militer-as-didorong-bidik-perusahaan-migas-myanmar">www.trenasia.com</a> oleh Distika Safara Setianda pada 14 Sep 2023&nbsp;</blockquote>

Screenshot_3.png

Pakar hak asasi manusia PBB untuk Myanmar meminta Amerika Serikat (AS) memperketat sanksi terhadap penguasa militer negara tersebut. Hal itu dengan memasukkan sumber pendapatan utama mereka, perusahaan minyak dan gas negara, dalam subjek sanksi.  

Perketat Sanksi pada Junta Militer, PBB Dorong AS Bidik Perusahaan Migas Myanmar