STARBANJAR- Koordinator Wilayah BEM Se-Kalimantan, Ahdiat Zairullah, menegaskan mahasiswa Kalsel tidak tinggal diam dan tengah menyusun rencana aksi kembali terkait penolakan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
Sikap ini merespons dari pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, yang mengatakan belum opsi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja.
Kendati begitu, belum diketahui kapan dan di mana aksi lanjutan penolakan Omnibus Law Cipta Kerja bakal digelar.
Ahdiat CS jelas saja kecewa dengan pernyataan tersebut. Sebab, sedari awal, penerbitan Perppu memang jadi tujuan mereka dalam unjuk rasa besar di Jalan Lambung Mangkurat, pada Kamis (8/10/2020) kemarin.
Kekecewaan massa ditambah lagi dengan gagalnya pertemuan DPRD Provinsi Kalsel dengan Presiden Joko Widodo. Mulanya, setelah aksi kemarin, perwakilan DPRD dan eksekutif berencana mengantarkan dokumen penolakan Omnibus Law ke Jokowi. Namun, Mereka hanya bisa mengantarkan bundel tuntutan mahasiswa ke Kementrian Sekretariat Negara.
Ahdiat pun mengkritik diamnya Presiden Jokowi hingga saat ini, mengingat demonstrasi telah terjadi di berbagai daerah dan kota-kota besar di Indonesia.
&ldquo;Presiden memang selalu gugup soal demokrasi. Kosakatanya selalu terbatas soal kebebasan sipil,&rdquo; ujarnya.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi hingga sekarang diketahui belum mengeluarkan pernyataan terkait demo besar-besaran di berbagai daerah yang menuntut pembatalan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Hari ini, Jumat (09/10) dikabarkan Presiden menggelar pertemuan dengan gubernur se-Indonesia untuk membahas UU tersebut.
&nbsp;

Presiden Belum Terbitkan Perppu, Mahasiswa Kalsel Bakal Gelar Aksi Lanjutan

Koordinator Wilayah BEM Se-Kalimantan, Ahdiat Zairullah, menegaskan mahasiswa Kalsel tidak tinggal diam dan tengah menyusun rencana aksi kembali terkait penolakan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.