STARBANJAR - Peneliti Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi memaparkan pemicu sengketa pajak antara PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah masalah sudut pandang penafsiran aturan di Undang-Undang (UU) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) alias UU No. 42/2009.
Menurut Prianto, multitafsir terjadi pada pemahaman terhadap Pasal 4A ayat (2) huruf a UU PPN. Dalam kasus ini, salah satu isu terbesarnya adalah DJP menetapkan penjualan gas bumi oleh PGN sebagai objek PPN.
“Sehingga PGN seharusnya pungut PPN. Namun, PGN beranggapan gas bumi yang PGN juga itu bukan objek PPN,” kata Prianto dilansir dari trenasia-mitra Starbanjar, Rabu (13/1/2021).
Adapun, dasar hukum yang digunakan oleh PGN, DJP, dan Mahkamah Agung (MA) selaku peradilan yang saat ini menangani kasus ini adalah sama-sama merujuk pada Pasal 4 ayat (2) UU PPN beserta penjelasannya.
Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU PPN menyatakan, “Pasal 4 (2) Jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.”
Dari pasal di atas, ada satu frasa yang memunculkan titik multitafsir (ambiguitas) pertama, yaitu “…yang diambil langsung dari sumbernya.”
Dua titik multitafsir lainnya juga terdapat di penjelasan dari pasal tersebut. Adapun, penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf a UU PPN di atas di antaranya menyatakan “Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi: b. gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat.”
Berdasarkan uraian penjelasan pasal di atas, ada dua titik multitafsir, yaitu frasa “…termasuk gas bumi seperti elpiji…”; dan frasa “…yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat…”
Dengan demikian, Prianto menyimpulkan bahwa konflik ini terjadi karena perbedaan pandangan hukum, akuntansi, dan ekonomi di dalam mengimplementasikan kerangka pemikiran.
“Di antaranya mengenai konsepsi pemikiran hukum tentang perpajakan,” tambahnya.
Hingga kini, kasus ini pun masih terus bergulir sekalipun PGN telah memenangkan gugatan di Pengadilan Pajak pada 2018. Namun, pada 2019, DJP mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas sengketa pajak itu kepada MA.
Hasilnya, MA mengabulkan pengajuan PK tersebut dan menetapkan PGN sebagai pihak yang bersengketa dengan utang pajak Rp3,06 triliun. Di lain sisi, Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama menyatakan siap menempuh jalur hukum atas sengketa pajak perseroan dengan DJP.
Menanggapi hal ini, Prianto menganggap proses hukum ini adalah wajar dan legal menurut peraturan perundang-undangan.
“Jadi memang putusan tertinggi ada di MA. Kalau tidak puas dengan putusan di bawahnya bisa mengajukan PK ke MA, dan itu boleh,” tukas Prianto.
[{"id":1329,"title":"Maskapai Penerbangan Diizinkan Isi Penuh Kapasitas Penumpang hingga 100 Persen","excerpt":"<p>Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi mencabut aturan batas jumlah <a href=\"https://www.trenasia.com/sudah-vaksinasi-covid-19-penumpang-pesawat-dan-kereta-api-masih-harus-swab-atau-rapid-test/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">penumpang pesawat</a> sebanyak 70% dari total kapasitas angkut. Sehingga, saat ini maskapai penerbangan dapat memaksimalkan keterisian penumpang hingga 100%.</p>","image_1":"1610716787716.jpeg","image_2":null,"image_3":null,"image_layout":null,"body":"<p><strong>STARBANJAR</strong>- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi mencabut aturan batas jumlah <a href=\"https://www.trenasia.com/sudah-vaksinasi-covid-19-penumpang-pesawat-dan-kereta-api-masih-harus-swab-atau-rapid-test/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">penumpang pesawat</a> sebanyak 70% dari total kapasitas angkut. Sehingga, saat ini maskapai penerbangan dapat memaksimalkan keterisian penumpang hingga 100%.</p>\r\n<p>Aturan ini berdasarkan Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksana Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara dalam Masa Pandemi COVID-19.</p>\r\n<p>Sebelumnya, pemberlakuan batas jumlah penumpang pesawat sebanyak 70% ini diatur dalam SE Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2020 angka 4, huruf a, butir 12. Sedangkan, pada SE terbaru pada poin 5 disebutkan bahwa aturan tersebut tidak diberlakukan kembali.</p>\r\n<p>Belum diketahui alasan pemerintah melonggarkan aturan jumlah penumpang pesawat, mengingat tren penularan COVID-19 masih terus meningkat. Hingga artikel ini tayang, Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati belum merespons pertanyaan terkait alasan pelonggaran tersebut.</p>\r\n<p>Meskipun begitu, dalam aturan baru tersebut tetap mewajibkan penumpang untuk membawa surat keterangan hasil negatif <em>rapid test</em> antigen atau <em>Polymerase Chain Reaction</em> (PCR).</p>\r\n<div class=\"google-auto-placed ap_container\"> </div>\r\n<p>Namun, terdapat pengecualian bagi penumpang anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun, penerbangan angkutan udara perintis, serta angkutan udara di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T).</p>\r\n<p>Dalam SE Kemenhub itu juga memberikan syarat bagi maskapai untuk menyediakan tiga baris kursi. Tujuannya sebagai area karantina untuk penumpang yang terindikasi gejala COVID-19.</p>\r\n<p>Seperti sebelumnya, seluruh penumpang pesawat tetap diwajibkan menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Penumpang juga tak diizinkan berbicara melalui telepon atau secara langsung sepanjang perjalanan.</p>\r\n<p>Lalu, penumpang tidak diizinkan makan atau minum sepanjang perjalanan yang kurang dari dua jam. Hal ini dikecualikan bagi penumpang yang harus mengonsumsi obat-obatan karena sakit.</p>\r\n<p>Terakhir, penumpang wajib mengisi data pada aplikasi e-HAC yang nantinya ditunjukkan dan dilakukan <em>scan barcode</em> oleh petugas kesehatan di bandara tujuan.</p>","status":"P","publish_datetime":"2021-01-15T19:18:50.000Z","video_1":null,"created_at":"2021-01-15 13:19:47","updated_at":"2021-01-18 11:06:15","highlight":1,"slug":"maskapai-penerbangan-diizinkan-isi-penuh-kapasitas-penumpang-hingga-100-persen","view_count":6,"image_source":"Source: Trenasia","image_caption":"Pesawat Lion","user_id":10,"special_report":null,"author_name":"Tim Starbanjar","image_1_url":"https://assets.starbanjar.com/uploads/article/image_1/1329/1610716787716.jpeg","image_1_thumb_url":"https://assets.starbanjar.com/uploads/article/image_1/1329/thumb_1610716787716.jpeg","image_1_medium_url":"https://assets.starbanjar.com/uploads/article/image_1/1329/medium_1610716787716.jpeg","image_1_large_url":"https://assets.starbanjar.com/uploads/article/image_1/1329/large_1610716787716.jpeg","image_2_url":null,"image_2_thumb_url":null,"image_2_medium_url":null,"image_2_large_url":null,"image_3_url":null,"image_3_thumb_url":null,"image_3_medium_url":null,"image_3_large_url":null,"url":"https://starbanjar.com/read/maskapai-penerbangan-diizinkan-isi-penuh-kapasitas-penumpang-hingga-100-persen","category":[{"id":3,"title":"Ekonomi, Finansial, & Fintech","description":"Dunia ekonomi, keuangan dan teknologi keuangan","image":null,"created_at":"2020-02-07 05:40:56","updated_at":"2020-02-07 05:40:56","slug":"ekonomi-finansial-and-fintech","url":"https://starbanjar.com/kanal/ekonomi-finansial-and-fintech","image_url":"https://assets.starbanjar.com/uploads/category/image/3/null","image_thumb_url":"https://assets.starbanjar.com/uploads/category/image/3/thumb_null","image_medium_url":"https://assets.starbanjar.com/uploads/category/image/3/medium_null","image_box_url":"https://assets.starbanjar.com/uploads/category/image/3/box_null","pivot":{"category_id":3,"article_id":1329}}]},{"id":1327,"title":"Meski IHSG Terkoreksi, Saham Konstruksi Panen Cuan","excerpt":"<p>STARBANJAR - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), terkoreksi nyaris 1%, pada penutupan perdagangan, Jum'at (15/1/2021).</p>","image_1":"1610708324295.jpeg","image_2":null,"image_3":null,"image_layout":null,"body":"<p><strong>STARBANJAR</strong> - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), terkoreksi nyaris 1%, pada penutupan perdagangan, Jum'at (15/1/2021).</p>\r\n<p>Indeks sedikit tersendat -0,85% sebesar 54,9 poin ke posisi 6.373,41. Meski demikian, emiten-emiten di sektor konstruksi justru manggung sebagai saham-saham paling cuan. </p>\r\n<p>Data RTI Business mencatat, indeks membukukan total transaksi senilai Rp23,2 triliun. Volume transaksi mencapai 27,8 miliar dengan frekuensi 1,71 juta kali.</p>\r\n<p>Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kwee menilai, peningkatan harga pada sektor konstruksi ini merupakan bagian dari akumulasi harga yang telah turun banyak sepanjang 2020. Saat hampir seluruh sektor mulai terapresiasi, konstruksi menjadi sektor yang paling terakhir ikut naik.</p>\r\n<p>“Sangat wajar kalau konstruksi naik tinggi pekan ini ya, karena mereka harganya paling lama naik di 2020,” terang Hans dilansir dari <a href=\"https://www.trenasia.com/sektor-konstruksi-manggung-saat-ihsg-terkoreksi-bumn-karya-panen-cuan/\">trenasia</a>-mitra Starbanjar.</p>\r\n<p>Apalagi saat ini, sektor konstruksi juga terpantik oleh sentimen positif Sovereign Wealth Fund (SWF). Instrumen investasi ini bakal memberikan dana segara bagi sektor konstruksi, khususnya emiten pelat merah.</p>\r\n<p>Sehingga amat wajar jika kini saham-saham BUMN Karya pun melesat tinggi. Tercatat, seluruh BUMN karya hari ini mengalami peningkatan saham yang signifikan.</p>\r\n<p><strong>Saham yang Melesat</strong></p>\r\n<p>PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) menjadi BUMN karya yang paling tinggi peningkatannya hingga 12,17% sebesar 205 poin ke level Rp1.890 per lembar. Kemudian , PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) melesat 10,8% atau 230 poin ke level Rp2.360 per lembar.</p>\r\n<p>Menyusul setelahnya, ada PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) yang meroket 8,78% atau 180 poin ke level Rp2.230 per lembar. Kemudian, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) yang naik 5,65% atau 100 poin ke level Rp1.870 per lembar.</p>\r\n<p>Selain BUMN Karya, saham-saham sektor konstruksi pelat merah lainnya juga turut terkerek naik pada hari ini. PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) misalnya, yang naik 3,85% atau 180 poin ke level Rp4.860 per lembar.</p>\r\n<p>Kemudian, anak usaha Waskita, yakni PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) yang terapresiasi 3,85% atau 12 poin ke level Rp324 per lembar. Terakhir, ada PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) yang manggung di 3,88% atau 16 poin ke level Rp428.</p>\r\n<p> </p>","status":"P","publish_datetime":"2021-01-15T17:58:36.000Z","video_1":null,"created_at":"2021-01-15 10:58:44","updated_at":"2021-01-18 04:57:38","highlight":0,"slug":"meski-ihsg-terkoreksi-saham-konstruksi-panen-cuan","view_count":12,"image_source":"Source : Trenasia","image_caption":"IHSG","user_id":10,"special_report":null,"author_name":"Tim Starbanjar","image_1_url":"https://assets.starbanjar.com/uploads/article/image_1/1327/1610708324295.jpeg","image_1_thumb_url":"https://assets.starbanjar.com/uploads/article/image_1/1327/thumb_1610708324295.jpeg","image_1_medium_url":"https://assets.starbanjar.com/uploads/article/image_1/1327/medium_1610708324295.jpeg","image_1_large_url":"https://assets.starbanjar.com/uploads/article/image_1/1327/large_1610708324295.jpeg","image_2_url":null,"image_2_thumb_url":null,"image_2_medium_url":null,"image_2_large_url":null,"image_3_url":null,"image_3_thumb_url":null,"image_3_medium_url":null,"image_3_large_url":null,"url":"https://starbanjar.com/read/meski-ihsg-terkoreksi-saham-konstruksi-panen-cuan","category":[{"id":3,"title":"Ekonomi, Finansial, & Fintech","description":"Dunia ekonomi, keuangan dan teknologi keuangan","image":null,"created_at":"2020-02-07 05:40:56","updated_at":"2020-02-07 05:40:56","slug":"ekonomi-finansial-and-fintech","url":"https://starbanjar.com/kanal/ekonomi-finansial-and-fintech","image_url":"https://assets.starbanjar.com/uploads/category/image/3/null","image_thumb_url":"https://assets.starbanjar.com/uploads/category/image/3/thumb_null","image_medium_url":"https://assets.starbanjar.com/uploads/category/image/3/medium_null","image_box_url":"https://assets.starbanjar.com/uploads/category/image/3/box_null","pivot":{"category_id":3,"article_id":1327}}]},{"id":1317,"title":"Dirut AISA Disebut Lakukan Rekayasa Laporan Keuangan Sejak 2012","excerpt":"<p>Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menegaskan bahwa mantan direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) Joko Mogoginta dan Budhi Istanto melakukan pelanggaran dengan mencatat 6 perusahaan afiliasi menjadi pihak ketiga. Hal itu diungkapkan saksi fakta Grace, Direktorat Penialian Sektor Riil OJK dalam persidangan gugatan investor AISA yang tergabung dalam Forum Investor Ritel AISA (Forsa) terhadap mantan Direktur Utama AISA Joko Mogoginta dan Budhi Istanto Direktur AISA.</p>","image_1":"1610616005790.jpeg","image_2":null,"image_3":null,"image_layout":null,"body":"<p><strong>STARBANJAR</strong>- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menegaskan bahwa mantan direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) Joko Mogoginta dan Budhi Istanto melakukan pelanggaran dengan mencatat 6 perusahaan afiliasi menjadi pihak ketiga. Hal itu diungkapkan saksi fakta Grace, Direktorat Penialian Sektor Riil OJK dalam persidangan gugatan investor AISA yang tergabung dalam Forum Investor Ritel AISA (Forsa) terhadap mantan Direktur Utama AISA Joko Mogoginta dan Budhi Istanto Direktur AISA.</p>\r\n<p>“Waktu pemeriksaan laporan keuangan tahun 2017 menemukan terkait usaha yang dicatatkan sebagai pihak ketiga yang seharusnya adalah pihak berelasi. Pada saat itu pak Joko kami undang untuk menjelaskan dan ternyata pak Joko ultimate shareholder di ke enam perusahaan tersebut,” kata Grace kepada majelis hakim saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Rabu (13/1/2021)</p>\r\n<p>Lebih lanjut, Grace menyatakan bahwa OJK pernah meminta konfirmasi dari Direksi AISA terkait pencatatan transaksi terhadap 6 perusahaan terafiliasi tersebut. Dalam surat konfirmasi yang ditandatangani oleh Joko Mogoginta kepada OJK disampaikan bahwa memang benar bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan afiliasi namun pencatatannya sudah benar sebagai pihak ketiga. “Direksi menyampaikan bahwa perusahaan itu terafiliasi namun pak Joko bilang untuk pencatatan sudah tepat dicatatkan sebagai pihak ketiga,” ujar Grace di persidangan.</p>\r\n<p>Selain OJK, tiga orang divisi keuangan AISA juga dihadirkan menjadi saksi, yakni Sjambiri Lioe, mantan Koordinator Finance AISA, Wibowo Accounting Manager AISA, dan Lo Junida Corporate Accounting AISA.</p>\r\n<p>Sjambiri mengatakan bahwa perintah untuk menaikkan angka piutang enam perusahaan berasal dari Joko. “Pak Joko yang perintah untuk menaikkan nilai piutang,” ujar Sjambiri. Setelah mendapat order dari Joko, Sjambiri memerintahkan kepada para bawahannya untuk merealisasikannya.</p>\r\n<p>Rekayasa laporan keuangan atau markup didalam tubuh manajemen AISA dibawah pimpinan Joko Mogoginta rupaya sudah terjadi sejak lama. Lo Junida mengatakan, bahwa jika ada angka yang tidak cocok, maka ia diperintahkan untuk mengubahnya. “Sejak tahun 2012, kalau ada yang tidak cocok minta diubah.” katanya. Terhadap keterangan itu, ketika dimintai tanggapan oleh Hakim pada akhir pemeriksaan saksi, Joko Mogoginta dan Budhi Istanto sama sekali tidak membantah.</p>\r\n<p>Seperti diketahui, dampak dari aksi mempercantik laporan keuangan tersebut terlihat bahwa fundamental keuangan AISA pun kala itu bertolak belakang dan tidak sebagus kelihatannya seperti tersaji di laporang keuangan. Hal ini membuat investor pasar modal membeli saham AISA.</p>\r\n<p>Dalam persidangan sebelumnya, Direktur Pemeriksaan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Edi Broto Suwarno mengatakan indikasi pelanggaran dalam laporan keuangan yang disajikan AISA itu ditemukan setelah OJK melakukan analisa. “Kami melakukan penelusuran, cari data, dan undang para pihak untuk menjelaskan. Kami juga mengecek ke Kemenkumhan dan ternyata hasilnya ada kesamaan kepemilikan, perusahan-perusahaan itu dimiliki oleh pak Joko dan pak Budhi,” katanya.</p>\r\n<p>Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal Tahun 1995, lanjut Edi, dinyatakan bahwa setiap pihak yang sengaja menghilangkan, memalsukan atau menyembunyikan informasi sehinggga berpotensi merugikan perusahaan itu sama saja melakukan pelanggaran pidana.</p>\r\n<p>Joko Mogoginta dalam persidangan mengatakan bahwa ia tidak merugikan investor pasar modal seperti yang didakwakan. Menurutnya, ia selama ini kooperatif ketika dipanggil dan diperiksa oleh OJK. “Saya kooperatif, kenapa tidak diberikan sanksi, tapi langsung dipidanakan,” katanya.</p>","status":"P","publish_datetime":"2021-01-14T17:20:01.000Z","video_1":null,"created_at":"2021-01-14 09:20:05","updated_at":"2021-01-18 02:49:23","highlight":null,"slug":"dirut-aisa-disebut-lakukan-rekayasa-laporan-keuangan-sejak-2012","view_count":13,"image_source":"Source: Istimewa","image_caption":"Dirut AISA","user_id":10,"special_report":null,"author_name":"Tim Starbanjar","image_1_url":"https://assets.starbanjar.com/uploads/article/image_1/1317/1610616005790.jpeg","image_1_thumb_url":"https://assets.starbanjar.com/uploads/article/image_1/1317/thumb_1610616005790.jpeg","image_1_medium_url":"https://assets.starbanjar.com/uploads/article/image_1/1317/medium_1610616005790.jpeg","image_1_large_url":"https://assets.starbanjar.com/uploads/article/image_1/1317/large_1610616005790.jpeg","image_2_url":null,"image_2_thumb_url":null,"image_2_medium_url":null,"image_2_large_url":null,"image_3_url":null,"image_3_thumb_url":null,"image_3_medium_url":null,"image_3_large_url":null,"url":"https://starbanjar.com/read/dirut-aisa-disebut-lakukan-rekayasa-laporan-keuangan-sejak-2012","category":[{"id":3,"title":"Ekonomi, Finansial, & Fintech","description":"Dunia ekonomi, keuangan dan teknologi keuangan","image":null,"created_at":"2020-02-07 05:40:56","updated_at":"2020-02-07 05:40:56","slug":"ekonomi-finansial-and-fintech","url":"https://starbanjar.com/kanal/ekonomi-finansial-and-fintech","image_url":"https://assets.starbanjar.com/uploads/category/image/3/null","image_thumb_url":"https://assets.starbanjar.com/uploads/category/image/3/thumb_null","image_medium_url":"https://assets.starbanjar.com/uploads/category/image/3/medium_null","image_box_url":"https://assets.starbanjar.com/uploads/category/image/3/box_null","pivot":{"category_id":3,"article_id":1317}}]}]
(Source: Istimewa)
