STARBAJAR - Pemerintah tengah menggodok revisi &nbsp;Undang-Undang No.22 Tahun 2001 terkait Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Dalam revisi ini, salah satu yang dibahas adalah pembubaran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/skk-migas">SKK Migas</a>) sebagai pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi akan dilakukan.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif buka suara terkait hal ini. Arifin mengatakan hingga saat ini baik Kementerian ESDM &nbsp;belum melakukan pembahasan secara internal terkait pembubaran<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/skk-migas"> SKK Migas</a>."Kita belum bahas secara detail di internal. Tapi kehadiran SKK Migas memberikan otoritas sendiri, sehingga tidak perlu birokrasi yang panjang, jadi lebih gesit," ujar Arifin kepada awak media di Nusa Dua dikutip Senin 25 September.<h2>Birokrasi Lebih Singkat</h2>Arifin mengakui jika keberadaan<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/skk-migas"> SKK Miga</a>s banyak membantu kemajuan industri hulu migas dari birokrasi yang berbelit-belit. Untuk itu pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM masih akan membahas Badan Usaha Khusus (BUK) yang akan menggantikan <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/skk-migas">SKK Migas.</a>Termasuk skema bentuk, hingga segala regulasi yang ada. Namun Arifin tak menampik jika <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/skk-migas">SKK Migas </a>akan dibubarkan pasalnya hal ini merupakan peraturan Mahkamah Konstitusi.Sekadar informasi, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/skk-migas">SKK Migas</a> dibentuk karena MK membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas) pada 2012. Sedangkan RUU Migas ini merupakan inisiatif dari DPR RI dan sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjalankan fungsi Judicial Review (JR) terhadap UU Migas yang mengharuskan Badan Pelaksana Migas memiliki fungsi regulator.Terkait revisi UU ini juga diharapkan rampung pada akhir tahun 2023 setelah Daftar Inventaris Masalah (DIM) disusun dengan melibatkan para ahli dan masyarakat.Sebelumnya, dikonfirmasi terpisah, Kepala <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/skk-migas">SKK Migas</a> Dwi Soetjipto menampik kabar pembubaran <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/skk-migas">SKK Migas</a>.Menurut Dwi rencana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas merupakan bagian dari upaya memperkuat transformasi. Lebih lanjut menurut Dwi, dengan adanya tranformasi SKK Migas menjadi BUK turut melanjutkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dari sisi hulu migas.Hal ini diakuinya pencarian SDM tidak mudah, sehingga perangkat yang dimiliki SKK Migas dapat dimanfaatkan dengan baik dan berkelanjutan.SKK Migas akan berubah jadi badan usaha khusus itu. Bukan bubar tapi bertransformasi," katanya kepada awak media di the 4thInternational Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas Industry 2023 (ICIUOG), Rabu 20 September 2023.<blockquote>Tulisan ini telah tayang di <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/skk-migas-akan-bubar-ini-kata-menteri-esdm">www.trenasia.com</a> oleh Debrinata Rizky pada 25 Sep 2023&nbsp;</blockquote>

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif 

Saat ini Pemerintah tengah menggodok revisi  Undang-Undang No.22 Tahun 2001 terkait Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Dengan adanya revisi ini, kabarnya pembubaran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebagai pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi akan dilakukan.

SKK Migas Diisukan Bakal Bubar, Ini Kata Menteri ESDM