STARBANJAR- Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dinilai tidak efektif menekan laju penyebaran Covid-19. Guru Besar FISIP ULM, Prof Dr. Budi Suryadi, bilang harus ada kebijakan yang lebih tegas dari pemerintah.
Ketimbang PPKM, Budi mengusulkan kebijakan PSBB seperti dulu. Bukan tanpa alasan, ia melihat pelaksanaan PPKM sendiri di lapangan cenderung longgar.
"Hanya membatasi jam kegiatan masyarakat, jadi bukan menciptakan jarak sosial. Dalam pembatasan jam, tentu masih menyediakan terjadinya interaksi dan kerumunan di masyarakat,&rdquo; ujarnya.
Kata Budi, istilah PPKM juga kurang dikenal di telinga warga Kalsel. Sebab, masyarakat sudah familiar dengan istilah PSBB.
&ldquo;Dan hal ini kurang memberi warning sebenarnya bagi masyarakat, karena ada kemungkinan PPKM tidak memberikan suatu kesadaran ke masyarakat bahwa wabah Covid-19 sedang meningkat,&rdquo; tandasnya.
Sekadar mengingatkan, pelaksanaan PPKM dimulai pada sejak 11-25 Januari 2021. Dalam pelaksanaannya, pemerintah kabupaten/kota diminta membatasi jam aktivitas atau operasional kerumunan, membatasi kegiatan pengumpulan massa hingga pengetatan operasi penegakan protokol Covid-19.
&nbsp;

Tak Efektif, Guru Besar ULM Nilai Pelaksanaan PPKM di Kalsel Cenderung Longgar

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dinilai tidak efektif menekan laju penyebaran Covid-19. Guru Besar FISIP ULM, Prof Dr. Budi Suryadi, bilang harus ada kebijakan yang lebih tegas dari pemerintah.