Uhaib As'ad Sentil Penunggang Gelap Demokrasi Saat Deklerasi KAMI Kalsel

STARBANJAR - Momentum kemerdekaan, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Kalimantan Selatan (Kalsel) resmi mendeklarasikan diri di Siring 0 Kilometer, Jalan Jenderal Sudirman, Banjarmasin, Selasa (18/8/2020).

Deklarator KAMI Kalsel digawangi akademisi FISIP Uniska MAAB Muhammad Uhaib As’ad, direktur eksekutif Kaki Kalsel Akhmad Husaini dan Muhammad Ramli dan deklarator lainnya dari kalangan aktivis dan advokat.

Sekretaris presedium KAMI Kalsel Akhmad Khusaini menjelaskan saat ini pemerintah telah melenceng dari tujuan dasar bernegara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

"KAMI hadir sebagai tanggung jawab moral untuk menyelamatkan Indonesia yang telah melenceng dari tujuan dasar berengara," tegas Khusaini.

Dia mengatakan penyelenggara negara dan tata kelola pemerintahan tidak boleh menyimpang apalagi bertentangan dengan pembukaan UUD 1945, sebagai dasar arah dan tujuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Bukan tanpa alasan, menurut Khusaini dengan kekayaan alam yang melimpah justru jumlah penduduk miskin di Indonesia tak kurang dari 100 juta jiwa, kemudian di perparah dengan Pandemi Covid-19 yang semakin memperdalam ketimpangan.

Deklarator lainnya, Muhammad Med mengatakan saat ini politik Indonesia dalam situasi karut marut yang semakin sulit untuk diura, karena politikus tak lagi menjalankan amanah untuk menyejahterakan rakyat melalui kebijakan yang pro publik.

“Kebijakan penyelenggara negara tidak berkhidmat pada kepentingan rakyat, tetapi lebih condong pada kepentingan elit politik dan oligarki ekonomi,” kata Muhammad.

Sementara itu Ketua presedium KAMI Kalsel Dr Muhammad Uhaib As’ad menyentil penumpang gelap demokrasi, yang menjadikan demokrasi sebatas prosedural yang mengabdi terhadap kepentingan oligarki ekonomi.

“Demokrasi Indonesia termasuk Kalsel selama ini ditandai oleh praktik politik uang, politik dinasti, dan praktik saling menyandera dan memeras yang melibatkan pusat kekuasaan negara,” ujar akademisi FISIP Uniska ini.

Dia menyebut KAMI Kalsel mendesak pemerintah untuk menjalankan amanat UUD 1945, dan bersungguh-sungguh untuk menanggulangi pandemi Covid-19, sebagai bentuk kehadiran pemerintah untuk menyelamatkan rakyat.

Uhaib mendesak penyelenggara negara harus menjalankan pemerintahan yang bersih dari praktek KKN dan bebas dari oligarki politik.

“Kami menuntut Presiden sebagai kepala negara untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia,” tandasnya.