Wacana Amandemen UUD 45, Fadjroel : Jokowi Tolak Wacana Presiden 3 Periode

STARBANJAR - Wacana amandemen UUD 1945 kembali ramai. Seiring isu yang digulirkan mengenai perpanjangan masa jabatan Presiden lebih dari dua periode.

Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman angkat bicara soal desakan kemungkinan jabatan Presiden lebih dari dua periode.

Fadjroel memastikan komitmen Jokowi mematuhi konstitusi UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang mengatur masa jabatan presiden selama dua periode. Artinya, menolak untuk menjadi Presiden tiga periode.

"Mengingatkan kembali, Presiden Joko Widodo tegak lurus Konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap Reformasi 1998," kata Fadjroel dalam siaran pers yang diterima, Minggu (20/6/2021).

Dia menegaskan sesuai Pasal 7 UUD 1945 amandemen ke-1 bahwa, 'Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan'.

Fadjroel menegaskan kembali sikap Jokowi atas wacana presiden tiga periode kepada publik. Adapun wacana presiden tiga periode pertama kali muncul pada Desember 2019.

Kala itu, Jokowi menekankan bahwa dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan konstitusi UUD 1945 pasca reformasi. Dia justru menaruh curiga terhadap pihak yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode itu ada tiga [motif] menurut saya. Satu ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka, yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Fadjroel menyitir pernyataan Jokowi.

Tak lama setelah pernyataan itu, isu tersebut pun tenggelam. Namun, pada Maret 2021, isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode kembali berembus.

Lagi-lagi, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tak ada dan tidak berminat menjadi presiden tiga periode.

"Sikap presiden dalam 2 kali kesempatan di atas yang harus menjadi pegangan semua pihak," tegas Fadjroel.