Wacana Kenaikan Tarif, Akademisi ULM Sebut Pemda Perlu Mengkaji Secara Cermat

STARBANJAR - Wacana pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengatur dan menaikkan tarif taksi online diharapkan dapat memenuhi prinsip keterjangkauan. 

Kenaikan tarif yang juga ditujukan untuk menyesuaikan beban operasional pengemudi taksi online akibat kenaikan harga BBM, dipandang perlu untuk juga diukur dampaknya bagi konsumen.

Akademisi Universitas Lambung Mangkurat Setia Budhi Ph.D mengingatkan Pemda untuk hati-hati dalam memutuskan kenaikan tarif taksi online. Sebab dikhawatirkan akan menurunkan daya beli masyarakat.

"Dengan situasi dan kondisi sosial ekonomi sekarang. (Wacana) Kenaikan tarif sebaiknya diukur agar tidak terlalu membebani konsumen," ujar Budhi saat dihubungi.

Bukan tanpa alasan, Budhi menyebut saya beli masyarakat cenderung menurun, hal ini disebabkan tingkat Inflasi yang menanjak naik imbas kenaikan BBM.

"Setiap daerah berbeda, apalagi kenaikan BBM dan harga barang. Gagal panen membuat harga sembako naik," ucap doktor jebolan Universiti Kebangsaan Malaysia ini.

Ia khawatir jika tarif taksi online bakal dinaikkan konsumen akan beralih ke moda transportasi lain, yang berujung berkurangnya pengguna taksi online di Banjarmasin.

Meski masing-masing aplikator saat ini telah menyesuaikan tarifnya pasca kenaikan BBM beberapa waktu lalu, Budhi berharap adanya evaluasi yang mempertimbangkan WTP (willingness to pay). Karena dalam penetapan tarif transportasi online, bukan hanya sekadar biaya operasional kendaraan yang harus dihitung, tapi juga kemampuan masyarakat untuk membayar.

Budhi menambahkan keberadaan taksi atau angkutan publik tetap diperlukan masyarakat banjarmasin sebagai bagian pelayanan pemerintah, walaupun bahwa taksi online sebagai penyedia jasa angkutan berbasis swasta.

"yang terpenting adalah pengaturan agar publik terutama kelas menengah ke bawah tetap terlayani dan itulah hadirnya pemerintah," imbuhnya.