Wacana penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjarmasin sampai hari ini masih tertahan di pemerintah pusat, khususnya Kementerian RI.
Walikota Ibnu Sina mengungkap, Menkes Terawan Agus Putranto, menginginkan ada perbaikan data yang harus dikerjakan pemerintah kota agar usulan PSBB disetujui dan diterapkan di Kota Banjarmasin.&nbsp;
Data yang dimaksud adalah informasi mengenai stok pangan dan prediksi epidemiologi Kota Banjarmasin. Kendati demikian, Ibnu mengatakan pemkot sudah mengerjakan perbaikan itu dengan segara.
"Kita sudah menyurati Menkes dan sudah mendapat rekomendasi gubernur. Namun ada sedikit perbaikan.Hari ini, perbaikan sudah kita kirim. Mudah-mudahan, sesuai janji menkes,&nbsp; dua hari ke depan ada jawaban," kata Ibnu saat ditemui awak media di Taman Kamboja Banjarmasin, pada Rabu (15/4/2020).
Menurut Ibnu Sina, sambil menunggu persetejuan tersebut, sejumlah langkah dan persiapan terus dilakukan. Termasuk berkoordinasi dengan sejumlah pihak.
"Agar, apabila ada dampak dari PSBB nantinya, bisa kita antisipasi," kata Ibnu Sina
Sebelumnya, Ibnu berkata usulan ini sejatinya sudah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor. Meluasnya sebaran Covid-19 di kota ini membuat pemkot mengusulkan agar diterapkaan PSBB.
"Arus lalu lintas barang dan jasa normal, kemudian cadangan untuk ketersediaan bahan pokok juga cukup, sehingga memenuhi persyaratan untuk kita memberlakukan PSBB," kata Ibnu saat melakukan peninjauan di Terminal Handil Bakti, pada Kamis (9/4/2020).

Wacana PSBB Banjarmasin Belum Disetujui Pemerintah Pusat

Wacana penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjarmasin sampai hari ini masih tertahan di pemerintah pusat, khususnya Kementerian RI.