Roadmap Implementasi Kerangka ESG di Indonesia hingga Tahub 2025
STARBANJAR - Indonesia telah bergabung dalam perwujudan Sustainable Development Goals (SGDs) yang memiliki tujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan global pada tahun 2030.
Tanggal 23 September 2022, Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan ambisinya dalam menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui Enhanced Nationally defined Contribution (ENDC) sebesar 31,89% (dari 29% sebelumnya) tanpa syarat dan sebesar 43,2% (dari sebelumnya 41%) secara kondisional.
Upaya untuk mencapai SDGs ini juga telah ditindaklanjuti dengan penerbitan roadmap SDGs Indonesia. Roadmap ini menunjukkan bahwa pembangunan dan penyediaan infrastruktur memegang peranan penting dan mendasari pencapaian hampir setiap sasaran pembangunan.
Roadmap ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia 2020-2024 dan menjadi bukti kuat dalam mengarusutamakan SDGs sebagai prioritas yang ingin dicapai.
Seperti Apa Roadmap Pemerintah Indonesia dalam Implementasi Kerangka ESG Hingga Tahun 2025?
Dilansir dari Tren Asia pada Jumat, 30 Juni 2023 dari laman website resmi Kementrian Keuangan, berikut ini adalah gambaran roadmap implementasi kerangka ESG pemerintah Indonesia
Tahun 2022
Kerangka ESG dan Pengembangan Manual ESG
Tahun 2022
Implementasi kerangka ESG tahun 2022 difokuskan pada uji coba pada proyek Public Private Partnership (PPP) yang menerima dukungan Project Development Facility (PDF). Sektor yang digarap yaitu pekerjaan umum dan perumahan rakyat adapun fokus proyek yang digarap proyek perumahan dan bidang sumber daya air proyek.
Tahun 2023
Implementasi kerangka ESG tahun 2023 dilakukan pada setiap proyek Kerjasama Antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang menerima dukungan PDF mendukung.
Tahun 2024
Implementasi kerangka ESG tahun 2024 masih difokuskan pada setiap proyek Kerjasama Antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang mendapat dukungan PDF atau dukungan pemerintah.
Adapun sektor dan proyek yang digarap adalah setiap sektor dan proyek yang mengusulkan dan menerima dukungan PDF atau menerima dukungan pemerintah.
Tahun 2025
Tahun 2025 atau lanjutan implementasi, ditentukan setelah dilakukan review terhadap tahap implementasi awal.
Pelaksanaan proyek-proyek non-KPBU pengusulan dan penerimaan dukungan pemerintah termasuk penjaminan BUMN/BUMD, direct lending, proyek strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional. Dalam hal ini pemfokusan dilakukan pada setiap sektor dan proyek yang menerima dukungan pemerintah.